Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Yoyok Sarankan Warga Jakarta Pertanyakan Serapan Anggaran DKI

Kompas.com - 14/09/2016, 20:08 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menyarankan agar warga Ibu Kota meminta kejelasan kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Yoyok mengatakan, warga Ibu Kota memilik hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Begitu juga dengan Pemprov DKI, level ini pun harus transparan. Saran Yoyok tersebut disampaikan saat diskusi publik pembahasan serapan APBD DKI di Jakarta Barat.

Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Bappeda DKI Jakarta Subagyo, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.

"Kamu punya hak untuk meminta keterangan ke beliau-beliau ini (Pemprov DKI), tanyakan uangnya ke mana? Buat apa?" ujar Yoyok di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).

Yoyok juga memberikan saran kepada Pemprov DKI agar seluruh serapan APBD DKI bisa maksimal. Saran Yoyok, hasil pembahasan di luar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) diawasi.

Hasil di luar musrenbang juga tidak boleh ditandatangani. Hal itu agar tidak ada kepentingan dari luar yang masuk ke Pemprov DKI.

Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.

Saran yang Yoyok berikan kepada Pemprov DKI telah dilakukannya selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Batang.

"Penyerapan APBD di Batang tidak pernah di bawah 90 persen," ujar Yoyok. (Baca: Ahok yang Kali Pertama Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)

APBD di Batang sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai tersebut jauh berbeda dibanding APBD DKI yang mencapai Rp 67,1 triliun.

Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra sempat menaruh ketertarikan terhadap figur Yoyok untuk disandingkan dengan bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Yoyok menolak mengikuti fit and proper test yang dilakukan Gerindra.

Kompas TV Ahok Tanggapi Pernyataan Jokowi Tentang Serapan Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com