Sandiaga: Pemprov DKI Harusnya Tunggu Landasan Hukum untuk Menggusur Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku ada seseorang yang mengajaknya untuk membantu warga Bukit Duri yang terkena penggusuran oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Namun, Sandiaga mengungkapkan, dirinya menolak ajakan tersebut.

"Saya diajak beberapa teman untuk ke sana (Bukit Duri), tetapi saya tidak mau. Saya tidak mau memolitisasi musibah yang menimpa seseorang," ujar Sandiaga di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Sandiaga menyayangkan langkah pemerintah yang memutuskan untuk melakukan penggusuran kawasan Bukit Duri. Padahal, gugatan class action warga Bukit Duri sampai saat ini masih berlangsung di pengadilan.

"Kalau saya, saya akan menunggu proses hukumnya. Pemerintah harusnya menunggu dulu landasan hukumnya, kita kan negara hukum," ucapnya. (Baca: Menanti Penertiban Bukit Duri di Tengah Gugatan Warga)

Kawasan Bukit Duri mulai dibongkar pagi tadi. Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri walau warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan.

Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran pagi ini lantaran warga masih melakukan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Baca: Majelis Hakim: Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri Sah!)