Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat

Kompas.com - 08/10/2016, 07:47 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Taufik Damas, mengaku sudah menonton penuh video mengenai perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang belakangan ini ramai dipersoalkan.

Dari video yang ditontonnya itu, Taufik menilai, Ahok tidak bermaksud melecehkah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 51. Taufik menilai, Ahok ingin menyampaikan bahwa ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta.

"Khususnya menyangkut larangan memilih pemimpin non-Muslim. Jadi, titik tekannya adalah kalimat 'membohongi pakai ayat', bukan ayatnya yang membohongi," kata Taufik lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (8/10/2016).

Taufik mengakui, tidak semua orang yang membawa-bawa ayat Al Quran dalam konteks pilkada berarti membohongi masyarakat. Ia berpendapat, ada orang yang memang tulus meyakini ada larangan memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan dalil-dalil ayat Al Quran. Ia menilai sikap itu harus dihargai.

Taufik juga menyadari bahwa ucapan Ahok sangat berpotensi disalahpahami. Karena itu, Taufik menilai wajar jika kemudian ada penilaian yang menyebut Ahok telah melakukan pelecehan terhadap ayat tersebut.

"Hanya saja, seharusnya kita lihat video aslinya yang utuh. Saya sudah melihat dan suasananya sangat cair. Masyarakat tampak antusias dan gembira mendengarkan pidato Ahok ketika itu," kata Taufik.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Taufik menyarankan agar ke depannya tidak ada lagi yang menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ke dunia politik. Isu SARA berpotensi melahirkan kontroversi.

"Karena dalam politik tak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik justru inilah yang berbahaya karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang sebenarnya," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com