JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad, mengajak masyarakat Jakarta untuk berkampanye dengan damai.
Dia meminta semua pihak berhenti mempolitisasi agama apa pun pada Pilkada DKI 2017.
"Mari kita menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menghentikan itu semua (politisasi agama)," ujar Rumadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (9/10/2016).
Rumadi mengingatkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berhati-hati mengucapkan hal-hal yang berpotensi menyerang lawan maupun diri mereka sendiri. Dia juga menuturkan, PBNU meminta masyarakat untuk berhati-hati menggunakan agama dalam politik.
"Kalau hal ini tidak terkendali, akan merusak sendi-sendi keberagaman bangsa kita," kata dia.
Ajakan untuk memilih salah satu pasangan cagub dan cawagub, lanjut Rumadi, harus dilakukan dengan cara yang positif. Selain itu, kampanye yang positif juga harus dilakukan di tempat-tempat yang semestinya.
Semua pihak sebaiknya tidak menggunakan tempat-tempat ibadah untuk berkampanye.
Kerukunan harus dijaga
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Heriandi Lim, menuturkan, kerukunan umat beragama harus selalu dijaga pada Pilkada DKI 2017.
Semua pihak harus menjaga perbedaan dan toleran terhadap pihak-pihak yang memiliki perbedaan keyakinan.
"Semua keyakinan masing-masing umat beragama harus dijaga, harus dipertegas toleransinya. Mari berpilkada dengan sehat dan demi warga DKI. Jangan sampai pecah belah," ucap Heriandi melalui keterangan tertulisnya.
Sebelumnya, banyak pihak menganggap ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menistakan ajaran agama saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Saat itu, Ahok menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip Surat Al Maidah ayat 51. Ucapannya ini yang dianggap menistakan ajaran agama.