KPU DKI Pastikan Cagub-Cawagub Tak Dilarang Biayai Lembaga Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, mengatakan tak ada larangan bagi calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta mendanai survei yang dilakukan suatu lembaga survei.

Hal ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialiasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

"Survei itu kan depend on (tergantung). Kalau ia (cagub-cawagub) ingin tahu seberapa dia populer apa, tentu ada metode penelitian baku," kata Betty di KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (31/10/2016).

Betty menambahkan, bila survei itu didanai cagub-cawagub dan menggunakan metode penelitian tidak valid atau cara curang lainnya, maka akan berdampak pada kredibilitas lembaga survei itu sendiri.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan sumber dana wajib disebutkan oleh lembaga survei bila ingin mendaftar berpartisipasi pada pilkada ke KPU.

Sumber dana ini penting lantaran sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan boleh berasal dari mana saja, termasuk cagub-cawagub.

"Lembaga survei harus sebutkan (sumber dana) dari mana. Sehingga masyarakat bisa melihat lembaga surveinya, 'oh pantes angkanya di atas terus, calon ini yang membiayai,'" kata Sumarno.

Hingga, Rabu (26/10/2016), tercatat sudah ada enam lembaga survei yang mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Daftar enam lembaga survei itu dapat diakses di www.kpujakarta.go.id.

(Baca: Baru 6 Lembaga Survei yang Terdaftar di KPU DKI Jakarta)

Pantauan Kompas.com, enam lembaga survei itu yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jaringan Isu Publik, PT Sands Analitik Indonesia, Lembaga Konsultan Politik Indonesia, PT Cyrus Nusantara dan Poltracking Indonesia.