Djarot Minta Warga Lapor jika Ada Pungli dan Dipersulit Urus KJP

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua pada Pilkada DKI 2017, Djarot Saiful Hidayat, meminta warga melapor jika dipersulit atau mengalami pungli saat mengurus  Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kalau dipersulit, di kelurahan ditarik duit, lapor. Langsung kami pecat," kata Djarot saat blusukan di wilayah RW 10 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (4/11/2016).

Djarot menyosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di tempat itu. Ia menjelaskan kepada sejumlah warga tentang manfaat KJP bagi pendidikan anak.

KJP, kata Djarot, membantu selama masa wajib belajar bagi anak. Bahkan, KJP bisa membantu biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.

"Bagi anak-anak kita, kalau lulus SMA lanjut perguruan tinggi, apabila diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, bisa diberi beasiswa," kata Djarot.

Syaratnya, kata Djarot, siswa tersebut berprestasi di perguruan tinggi.

Nilai bantuan setiap tahun yang diterima bagi mahasiswa, lanjut Djarot, mencapai Rp 18.000.000.

"Jadi setiap bulannya Rp 1,5 juta. Kita ingin anak-anak kita bisa sekolah dengan baik," kata Djarot.

Para ibu dan beberapa anak terlihat menyimak Djarot. Djarot lalu bercerita pengalamannya bisa mendapat beasiswa untuk S1 dan S2.

"Bapak-Ibu, dulu saya juga sama, bukan anak orang kaya tapi karena semangat belajar, saya bisa dapat beasiswa S1 dan S2," kata Djarot.

Dia berpesan ke warga agar memanfaatkan KJP bagi anaknya. Namun, ia menekankan KJP hanya diperuntukan bagi yang tidak mampu. Bagi yang belum punya KJP, bisa mendaftarkan dengan menyerahkan SKTM di kelurahan.