Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Mari Sepuluh Jari, Menyejukkan Suasana Ini

Kompas.com - 07/11/2016, 13:24 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbagai isu yang dihembuskan oknum provokator terkait dugaan kasus penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dia meminta masyatakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Mari sepuluh jari (mengajak tenang), menyejukkan suasana ini. Ada adu domba, rakyat Indonesia cerdas," kata Ruhut, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

(Baca juga: Ruhut Berharap Masyarakat Terima Apa Pun Putusan Hukum Terkait Ahok)

Ruhut mengatakan, banyak pihak berpandangan bahwa Mabes Polri tidak menyelidiki kasus pengutipan ayat suci oleh Ahok.

Menurut Ruhut, anggapan itu salah. Ia menilai kepolisian sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus ini.

Kepolisian, kata dia, sudah memanggil pihak terkait untuk menyelidiki kasus tersebut.

Selain itu, kata dia, Ahok telah berinisiatif untuk memberi keterangan kepada kepolisian pada pertengahan Oktober lalu.

"Saya tegaskan, kita negara hukum. Presiden Jokowi tegas ingin menjadikan hukum itu sebagai panglima," kata juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot tersebut.

Hari ini, Ahok memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri terkait laporan masyarakat terhadap dirinya yang mengutip ayat suci.

Terkait penanganan kasus ini, Ruhut mengapresiasi kinerja Bareskrim Mabes Polri.

"Kami ingin kasus terang benderang, tidak ada penistaan agama yang dilakukan Pak Ahok. Tapi kalau memang ada penistaan agama, kami punya calon akan dinaikkan kelasnya (kasusnya menjadi penyidikan), sekarang masih penyelidikan bukan penyidikan," kata Ruhut.

Tapi bila nanti memang tidak ada (tidak terbukti penistaan agama), kita juga harus terima, kita saling menghargai," sambung dia.

(Baca juga: Tiga Ahli yang Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Ahok Senin Ini)

Sebelumnya, Ahok dilaporkan sejumlah pihak ke polisi terkait pernyataannya yang diduga menista agama.

Aksi unjuk rasa yang diinisiasi organisasi massa keagamaan pun digelar pada Jumat (4/11/2016).

Mereka menuntut polisi memproses hukum Ahok. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui pengunjuk rasa berjanji bahwa Polri akan menyelesaikan perkara ini dalam waktu dua pekan.

Kompas TV Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com