JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Bidang Pencalonan dan Kampanye, Dahliah Umar, mengatakan, pelanggaran iklan kampanye di media massa oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dapat membatalkan pencalonan pasangan calon tersebut.
"Sanksinya itu kalau disengaja dibuat oleh pasangan calon atau pasangan calon mengetahui dan membiarkan. Itu bisa membatalkan pasangan calon. Dia sudah tidak bisa memenuhi syarat lagi karena dia melanggar ketentuan kampanye," kata Dahliah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).
Soal dugaan pelanggaran iklan kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di televisi yang dilaporkan DPW PPP DKI Jakarta, Dahliah mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Dia menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut harus diklarifikasi.
"Kami belum dapat laporannya. Saya kira harus diklarifikasi dulu yang masang iklan itu siapa. Kalau saya punya keyakinan, semua paslon taat karena mereka tahu sanksinya berat," kata dia.
Dahliah mengimbau agar semua pendukung berhati-hati jika iklan tersebut dipasang oleh mereka. Dia mengingatkan, pelanggaran yang dilakukan bisa berimplikasi kepada pasangan cagub-cawagub yang mereka dukung.
"Betul anda mendukung, tapi hati-hati tindakan seperti itu ada implikasinya terhadap calon. Bisa aja calon itu dipanggil walaupun sebagai saksi. Jadi, kehati-hatian itu sangat penting bahwa paslon akan menjadi pihak yang mendapatkan konsekuensi hukum atas tindakan mereka," kata Dahliah.
Dia menuturkan, iklan kampanye di media massa baru boleh dilakukan pada 29 Januari sampai 11 Februari 2017. Penayangannya pun difasilitasi KPU DKI.
"Di luar itu tidak boleh ada penayangan iklan dalam bentuk apapun," tuturnya.
DPW PPP DKI Jakarta sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran iklan kampanye yang menyiarkan kontrak politik Ahok-Djarot dengan PPP Kubu Djan Faridz. Tayangan tersebut disiarkan pada 3 November 2016, antara pukul 20.56 - 20.57 WIB.
Bawaslu DKI Jakarta tengah melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.