JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membatasi diri ketika menerima aduan warga. Tidak seperti Basuki Tjahaja Purnama ketika aktif jadi gubernur DKI, Sumarsono tidak mau secara pribadi membantu individu warga yang punya masalah keuangan.
"Orang-orang yang ke sini, ke Pak Ahok umumnya dulu minta bantuan duit, tunjangan hidup, bayar kos, bayar SPP, macam-macem. Pola-pola ini sulit buat saya, karena ini jumlahnya cukup banyak. Jadi saya coba mensistemkan ini," ujar Soni, sapaan Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/11/2016).
Soni menceritakan tentang warga yang datang kepada Ahok untuk meminta tiket pulang ke kampungnya. Menurut Soni, masalah itu tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI.
Soni pun mengatakan bantuan tidak akan disalurkan langsung dari dia kepada warga. Dia lebih suka bantuan dilakukan dalam sistem yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika segala permasalahan bisa diselesaikan oleh SKPD, maka warga tidak perlu datang langsung ke Balai Kota DKI.
"Saya kira kita jangan jadi santa clause-lah. Maka saya gariskan, sekarang kita institusionalisasikan ke SKPD yang menangani untuk diprogramkan," ujar Soni.
Pemprov DKI juga bukannya tidak mau membantu masyarakat sama sekali. Soni mengatakan warga yang benar-benar butuh dibantu tentu akan diberikan pertolongan. (Baca: Balai Kota Sepi, Sumarsono Pastikan Siap Dengarkan Curhatan Warga seperti Ahok)
Misalnya jika ada warga yang mengadu rumahnya mau rubuh. Artinya, kata Soni, bantuan diberikan secara selektif. Soni mengatakan cara ini akan lebih mendidik masyarakat yang meminta bantuan.
"Saya birokrat, beliau (Pak Ahok) politisi, kan beda treatment-nya ke masyarakat. Kalau saya profesional saja, sesuai dengan koridor sebagai pemerintah daerah, yang paling bagus adalah kalau SKPD bisa merespon semua," ujar Soni.
Saat Ahok aktif menjadi gubernur, banyak warga yang meminta bantuan seperti biaya pengobatan hingga tiket pulang kampung. Biasanya Ahok menolong mereka dengan menggunakan uang operasional.