Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Ahok Jadi Tersangka, Djarot Minta Tak Ada Lagi Penolakan Kampanye

Kompas.com - 17/11/2016, 14:39 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan bahwa dia dan tim pemenangannya menghormati proses hukum calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Djarot meminta tak ada lagi warga yang melakukan aksi penolakan dan menghadang kegiatan kampanyenya.

"Kami akan taat pada hukum. Tapi sebaliknya, kami juga mengharapkan pihak lain yang melakukan penghadangan untuk taat hukum. Jangan cuma kami doang," ujar Djarot, di Jalan Keramat, Kebayoran Lama Utara, Kamis (17/11/2016).

(Baca: Sebelum Djarot Dihadang, Panwaslu Jaktim Copot Spanduk Penolakan di Cipinang)

Djarot selalu mengingatkan kader PDI-P yang mendampinginya blusukan untuk tidak terprovokasi aksi penolakan. Dia mengajak pendukungnya memercayakan penanganan aksi penolakan itu kepada polisi.

Djarot mengaku terganggu dengan adanya aksi penolakan dan penghadangan kampanye.

Namun dia yakin sikap yang ia dan tim pendukungnya tunjukkan dalam menghadapi pendemo justru akan menuai simpatik warga.

"Kami sangat terganggu, tapi malah bikin kami semangat. Jadi terganggu dalam arti positif, bukan terganggu terus malah takut. Jadi teman-teman makin solid, makin semangat," ujar Djarot. 

(Baca: Wakapolda Metro Tegaskan Penghadangan Kampanye Cagub-Cawagub adalah Pelanggaran)

Kompas TV Djarot "Blusukan" di Sejumlah Wilayah Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com