Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Imbau Buruh Tak Demo pada 2 Desember 2016

Kompas.com - 29/11/2016, 11:29 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyarankan agar buruh tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Sebab, pada hari yang sama akan ada aksi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

"Polri mengimbau kalau mereka ada yang punya agenda di luar kegiatan itu, itu tidak melakukan di hari yang sama. Silakan dipilih hari lain. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11/2016) malam.

Ia mencontohkan, misalnya ada kelompok dari massa buruh yang melakukan unjuk rasa, agar mengagendakan kembali pada hari lain, selain 2 Desember.

"Misal dari kelompok KSPI (Konfederansi Serikat Pekerja Indonesia), kan buruh pengen unjuk rasa juga. Apakah ini agendanya sama atau tidak, nanti kami ajak bicara. Kami sarankan hari lain yang berbeda," ucap dia.

Boy berharap agar aksi damai pada 2 Desember 2016 nanti tidak ada pihak ketiga yang ikut dalam aksi tersebut. Sebab, aksi itu akan dilakukan secara damai tanpa adanya orasi.

"Enggak ada pihak ketiga, kan harapan, kalau ada kan bagaimana kan begitu ya. Kalau ada tetap diajak bicara baik-baik artinya PAM unras itu seandainya di luar kegiatan dzikir yang dilaksanakan GNPF di Monas itu tentu agendanya lain," kata Boy.

Meski begitu, polisi tak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Asal, dilakukannya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku.

"Yang satu itu yang diharapkan Polri hanya tertib aja, enggak ada larangan unras tapi yang penting tetap bicara baik-baik saja, kalau melanggar hukum ya ada aturan hukumnya," ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengumumkan rencana Mogok Nasional yang akan dilangsungkan pada 2 Desember 2016. Mogok Nasional akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota Presiden KSPI, Said Iqbal mengklaim aksi tersebut akan melibatkan hampir satu juta buruh di Indonesia.

Menurut dia, lebih dari 200.000 buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di bundaran Hotel Indonesia (HI).

Adapun tuntutan dalam aksi Mogok Nasional tersebut, yakni meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, menaikkan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota (UMP/UMK) sebanyak 15 sampai 20 persen. Mereka juga meminta polisi memenjarakan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kompas TV Buruh se-Jakarta Demo Tuntut Kenaikan UMP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com