Anies Kritik Sistem Pengaduan Warga yang Diterapkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, mengkritik sistem pengaduan warga yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Anies, sistem yang kini dijalankan Ahok terlalu menitikberatkan beban masalah kepada satu orang.

Padahal, kata dia, beban masalah seharusnya bisa diselesaikan dengan melibatkan partisipasi semua aparat pemerintah.

"Beban seorang gubernur berat kalau mendorong semua itu dari tangannya sendiri," kata Anies saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

(Baca juga: Agus Bilang Tak Paham Kritikan Anies soal Dana Rp 1 Miliar Per RW)

Anies menganggap sistem pengaduan yang kini dijalankan Ahok tersebut tak efektif.

Sebab, ia menilai, sering kali laporan pengaduan yang diterima Ahok adalah masalah yang seharusnya bisa segera ditangani oleh jajaran pejabat di bawahnya.

"Lihat saja rumah susun. Rumah susun kalau airnya bermasalah harus lapor ke mana coba? Terus sekolah. Kalau ada sekolah yang rusak mau lapornya ke mana? Nomor kepala sub dinasnya enggak tahu. Sering kali kita melapor terlalu tinggi, padahal masalahnya ada di level bawah," kata Anies.

Selain tak efektif, Anies menilai sistem yang dijalankan Ahok tak bisa mengatasi masalah dengan cepat karena memperpanjang jalur birokrasi.

"Yang harus dilakukan untuk mengubah agar birokrasi responsif adalah memperpendek jarak antara masalah dan solusi. Warga datang menceritakan masalah, aparat pemerintah datang membawa solusi. Cuma selama ini kalau kita bayangkan nih antara masalah dan solusi, naik dulu ke atas baru turun lagi ke bawah," ujar Anies.

Karena itu, jika nantinya terpilih sebagai gubernur, Anies menyatakan bahwa ia akan menerapkan sistem yang melibatkan partisipasi semua aparat pemerintah.

Dalam sistem ini, kata Anies, warga nantinya akan dapat mengetahui langsung aparat pemerintah yang menjadi penanggung jawab dari setiap masalah yang ditemukan.

Dengan demikian, warga akan bisa langsung melapor ke aparat yang bersangkutan tanpa perlu menyampaikannya lebih dulu kepada gubernur.

Menurut Anies, sistem ini akan tetap mengedepankan teknologi aplikasi, seperti Qlue, yang kini dijalankan pemerintahan Ahok.

"Semua pejabat publik di Jakarta wajahnya harus diketahui publik, yang bertanggung jawab atas rumah susun siapa, pasang namanya, pasang fotonya, pasang nomor teleponnya. Kalau air macet, teleponnya jelas," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

(Baca juga: Survei: Agus Disukai 31 Persen, Ahok 27,8, dan Anies 27,3 Responden)

Anies menyatakan, sistem serupa sudah dijalankannya saat masih aktif sebagai Mendikbud. Nama sistem itu adalah Neraca Pendidikan.

"Ini bukan barang baru, ini sudah dikerjakan di banyak tempat, cuma di Jakarta belum dilakukan dengan optimal. Saya sudah mengerjakan itu Kemendikbud. Semua aparat kabupaten namanya ada, nomornya ada. Jadi, kalau ada masalah tinggal ngontak," tutur Anies.