Fraksi Gerindra Kritik Pemanfaatan Silpa oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengkritik pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perwakilan Fraksi Gerindra DPRD DKI, Dwi Ratna, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016), mengatakan pemanfaatan Silpa oleh Pemprov tidak sesuai fungsi. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, selalu memosisikan Silpa untuk diberikan kepada BUMD berupa penyertaan modal daerah (PMD).

Padahal, fungsi Silpa sendiri untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Selain itu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Fungsi lainnya mendanai kewajiban lain sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

"Dengan fungsi Silpa di atas, Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan anggaran pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta," kata Dwi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra mempertanyakan keberadaan Silpa yang besar setiap tahun. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, APBD Pemprov DKI Jakarta telah memprediksi terjadi defisit anggaran.

"Kejadian ini selalu berulang setiap tahun. Apakah disebabkan kurang optimalnya proses perencanaan, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan?" kata Dwi.