Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPD Bantah Sewakan Bus Transjakarta ke Parpol

Kompas.com - 05/12/2016, 18:56 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa membantah pihaknya menyewakan bus Transjakarta ke partai politik dalam rangka aksi "Kita Indonesia" pada Minggu (4/12/2016).

Menurut Pande, penyewa bus tersebut adalah masyarakat sipil bernama Dwi Widianto.

"PPD tidak menyewakan bus ke partai politik. Masyarakat yang menyewa dengan tujuan untuk kebhinnekaan nusantara. Di luar ada tempelan parpol itu bukan dari PPD," kata Pande kepada Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12/2016).

(Baca: Beredar Foto Bus Transjakarta dengan Stiker Nama Partai, Ini Kata Dirut Transjakarta)

Pande menjelaskan, Dwi menyewa total 60 bus langsung kepada pengurus pul di Ciputat, Tangerang Selatan.

Adapun pengajuan sewa itu baru diajukan pada Sabtu (3/12/2016), sehari sebelum aksi "Kita Nusantara" berlangsung.

"Dia langsung berhubungan dengan anak buah saya di Ciputat. Busnya itupun bukan bus transjakarta, tetapi bus Transjabodetabek yang kebetulan dalam pengoperasiannya sempat ada salah prosedur," tutur Pande.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai identitas Dwi, Pande mengaku tidak dapat menjelaskan secara rinci. Adapun waktu penyewaan 60 bus itu adalah selama sehari penuh, sehingga pada Minggu sore bus tersebut sudah kembali ke pul Ciputat.

Beredar di media sosial foto-foto bus Transjakarta yang ditempeli stiker bertuliskan "DPD Partai Nasdem".

Bus dalam foto-foto itu disebut digunakan untuk mengangkut warga menuju aksi "Kita Indonesia" di kawasan Jalan Sudirman dan MH Thamrin, Minggu (4/12/2016).

Menurut gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bus Transjakarta tidak boleh disewakan untuk kegiatan politik.

"Harusnya Dirut (PT Transjakarta) secara profesional kasih sanksi (ke PPD)," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

(Baca: Ahok Sebut Harus Ada Sanksi untuk Operator yang Sewakan Bus Transjakarta ke Parpol)

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan informasi dari PT Transjakarta terkait penyewaan bus tersebut.

Informasi yang dikumpulkan akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com