Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2017, 18:30 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi mewajibkan RT/RW melaporkan kegiatannya melalui aplikasi Qlue. Hingga saat ini belum diketahui alasan tidak digunakannya lagi aplikasi pengaduan itu.

Kompas.com mencoba mencari tahu apakah ada dampak dari tidak digunakannya lagi Qlue, dengan mendatangi ketua RT dan RW di kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Komarudin (48), Ketua RT 06 di wilayah RW 06, Kedoya Utara, mengaku senang dengan tidak digunakannya lagi Qlue. Menurut dia, penggunaan aplikasi tersebut tidak etis.

"Kami ini (Ketua) RT malu, setiap ada kegiatan difoto. Orang urus surat pengantar difoto. Kami ini kan berhadapan dengan manusia, jadi kesannya mengharapkan imbalan," ujar Komarudin kepada Kompas.com, Selasa (17/01/2017).

Mikhael Gewati Sutarso(60), Ketua RT 05/06, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Adapun Sutarso (60), Ketua RT 05 di RW 06, Kedoya Utara, Jakarta Barat, menilai bahwa pelaporan lewat Qlue sebenarnya efektif. Meski begitu, dia menyayangkan penerapan kewajiban tiga kali dalam sehari harus memberikan laporan.

"Kalau ketua RT dan pengurusnya sibuk kerja jadi siapa yang laporan. Dan warga juga kerja jadi apa yang mau dilaporkan," ujar Sutarso.

Pendapat senada disampaikan Mursito (54). Ketua RT 04 di wilayah RW 06 ini menyatakan, kewajiban pelaporan Qlue sebanyak tiga kali sehari sulit dilakukan.

"Sebetulnya bermanfaat, namun kalau saya sedang tidak ada di rumah ya susah untuk membuat laporan, " kata Marsito.

Kesamaan pendapat para RT di atas juga dimaklumi oleh Kosasi (60). Pria yang sudah menjadi Ketua RW 06, di kelurahan Kedoya Utara selama dua periode ini menilai Qlue sangat merepotkan.

"Sebenarnya tujuannya bagus, hanya strateginya harus diubah. Karena yang disampaikan forum RW tingkat DKI dan di bawahnya bilang sangat merepotkan," kata Kosasi.

Hilangnya fungsi abdi warga

Sistem pemberian intensif Rp 10.000 per laporan di Qlue juga dinilai merendahkan fungsi RT/RW sendiri. Sofwan Lutfie, Ketua RW 4 di Kedoya Utara mengamini hal itu.

"Kami tidak ingin melakukannya, karena apa yang kami abdikan kepada masyarakat (layanan) hilang. Lain cerita kalau tidak ada sistem seperti itu, kami akan sukarela melakukannya," ujar Sofwan.

Mikhael Gewati Sofwan Lutfie(49), Ketua RW 04, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Apalagi, dia menambahkan, kalau dirinya dan para Ketua RT dan Ketua RW lainnya bukan pekerja Pemprov DKI.

"Memangnya Pemerintah DKI mau menghargai kami berapa per bulan. Kami disuruh kirim laporan tiga kali sehari, memangnya kami tidak ada kerjaan lain," kata dia.

Halaman:



Terkini Lainnya

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com