JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, penurunan kepuasan warga terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta dikarenakan saat ini Pemprov DKI hanya dipimpin satu orang.
Dalam kepemimpinan di daerah, terdapat dua pemimpin yang bisa membagi peran untuk memberikan solusi serta penyelesaian persoalan yang ada.
"Enggak apa-apa, sedikit banyak enggak apa-apa. Karena dulu dua orang yang pimpin, sekarang satu orang ya turunlah," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Dari survei yang dikeluarkan lembaga survei Populi Center, terjadi tren penurunan sejak Pemprov DKI dijabat oleh Sumarsono pada 26 Oktober 2016 sebagai Plt. Perbandingannya, pada September atau sebulan sebelum menjabat, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI mencapai 76,4 persen, pada Oktober 67,5 persen.
Satu bulan setelah menjabat atau November, tingkat kepuasan warga sebesar 73,1 persen. Sedangkan pada Desember tingkat kepuasan turun mencapai 72,5 persen. Sedangkan dalam survei terbaru yang dilakukan pada 14-19 Januari 2017, tingkat kepuasan Pemprov DKI turun menjadi 68,3 persen.
Sumarsono berharap agar Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya bisa memberikan kepuasan kepada warga Jakarta dari sisi kinerja dan program.
"Justru tugas gubernur yang baru untuk meningkatkan," ujar Sumarsono.
Dari hasil survei Populi Center pada 14-19 Januari 2017, sebanyak 68,3 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, responden yang tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sebanyak 29,7 persen dan yang sangat tidak puas sebanyak 1,2 persen.
Sisanya, sebanyak 0,8 persen, tidak memberikan jawaban. Survei Populi Center tersebut diselenggarakan pada 14-19 Januari 2017. (Baca: Muncul Petisi "Online" Minta Jokowi Tegur Sumarsono)
Survei Populi Center ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di enam wilayah di Jakarta.
Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan kas internal Yayasan Populi Indonesia.