Djarot Yakin Saat Ini Tidak Ada Lagi Pungli dalam Pelayanan Publik di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat yakin saat ini tidak ada lagi praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik di Jakarta.

Keyakinan Djarot itu didasarkan pada keterangan warga yang ditemuinya dalam kegiatan blusukan, baik saat kunjungan kerja saat masih aktif sebagai Wakil Gubernur maupun ketika berkampanye.

"Sama warga saya tanyakan masih ada pungli-pungli di lapangan. Mereka mengatakan tidak," kata Djarot saat ditemui di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Selain menyatakan tidak adanya lagi pungli, Djarot menyebut banyak warga yang mengaku pernah ingin memberikan uang ucapan terima kasih kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bertugas dalam pelayanan langsung ke masyarakat.

Dari pengakuan warga, Djarot menyebut para PNS tidak ada satupun yang tergiur menerima uang dari warga. Djarot meyakini hal tersebut tidak lepas dari sudah tingginya gaji yang mereka terima.

Sebagai informasi, para PNS DKI yang bertugas dalam pelayanan langsung ke masyarakat diketahui adalah mereka yang berstatus staf. Saat ini, PNS staf di lingkungan Pemprov DKI yang belum memiliki jabatan diketahui menerima gaji mencapai Rp 13 Juta per bulan.

"Dikasih duit enggak mau. Bukan 1-2 kali saya temukan seperti itu. Banyak orang mengatakan dikasih duit ucapan terima kasih enggak mau, Rp 50.000-100.000 itu berapa pun enggak mau," ujar Djarot. (Baca: Oknum Kelurahan yang Terlibat Pungli terhadap PLH Juga Tak Dapat TKD 3 Tahun)

Djarot menilai tidak tergiurnya PNS menerima uang dari warga merupakan bukti sudah adanya perubahan pola pikir dari aparat pemerintah. Sesuai yang disebut Djarot menjadi cita-citanya dan cagub pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita akan membangun bagaimana birokrasi itu yang bersih, tidak pungli, tidak melakukan korupsi dan betul-betul melayani dengan sepenuh hati," ucap Djarot.