Bawaslu DKI Temukan Banyak Kesalahan dalam DPT, tetapi Belum Masif

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyebutkan ada kesalahan administrasi kependudukan yang menyebabkan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yang dimiliki warga Jakarta. Padahal, NIK seharusnya berbeda setiap orangnya.

Kesalahan itu pun berimbas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2017.

"Ada yang dianggap data palsu. Tapi setelah kami klarifikasi, ada beberapa data yang tidak sesuai yaitu orang yang punya NIK sama ada empat orang," kata Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Selain itu, lanjut dia, terdapat sejumlah warga yang tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Kesalahan administrasi juga terjadi dalam daftar nama warga yang bisa memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satu orang, lanjut Jufri, terdaftar dalam dua TPS yang berbeda. Selain itu, satu orang warga terdaftar dua kali dalam TPS yang sama.

"Ini heran saya. Kok bisa ada orang yang terdaftar dua kali di satu TPS," ujar Jufri.

Atas kesalahan admistrasi itu, menurut Jufri, Bawaslu menilai hal itu terjadi sebatas kekeliruan yang dilakukan petugas dalam proses penginputan data. Jufri mengatakan, kesimpulan itu didapat dari minimnya jumlah kesalahan yang terjadi.

"Kami anggap bahwa ini semuanya adalah kekeliruan, ketidaksengajaan. Karena ini hanya satu ditemukan. Kecuali kalau masif, ada kesengajaan," ucap Jufri.