Ahok Bakal Rombak PNS DKI Setelah Aktif Lagi Jadi Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana merombak struktur jabatan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Hal itu akan dilakukannya setelah aktif kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 13 Februari 2017.

"Perombakan (PNS), kami pakai angka, enam bulan saya kasih kesempatan. Jadi jangan bilang saya dendam sentimen, ini kayak rapor saja," kata Ahok, di sela-sela kampanyenya di Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (6/2/2017).

Ahok meyakini, PNS yang rajin dan baik kinerjanya tidak akan stres menghadapi penilaian atau perombakan. Namun sebaliknya, pegawai yang malas akan stres menghadapi perombakan.

"Justru saya mengadilkan administrasi, jangan bilang saya bikin stres (PNS). Jadi kalau (pegawai) yang enggak lulus (penilaian) harus ganti pemain," ucap Ahok.

(Baca: Ini Pesan Ahok Terkait Perombakan Pejabat DKI)

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tak mempermasalahkan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang kembali mempromosikan pegawai yang telah dijadikan staf.

Awal Januari 2017, Sumarsono merombak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Ada sebanyak 5.038 pejabat DKI yang dirombak Sumarsono.

"Misalnya, ada guru baik hati, kamu enggak naik kelas jadi dinaikin kelas. Begitu ketemu guru benar, apa kamu naik kelas? Ya turun kelas, jadi santai aja," kata Ahok.

(Baca: Sumarsono Ingatkan Ahok soal Perombakan SKPD Harus Disetujui Mendagri)

Ahok bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, cuti kampanye Pilkada DKI sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Selama masa kampanye, posisi Ahok dan Djarot digantikan sementara oleh Sumarsono.