JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkomentar soal rencana aksi 11 Februari 2017 mendatang. Menurut dia, selama tak melanggar aturan, maka aksi tersebut bisa berlangsung.
"Kalau melanggar hukum ya ditindak, kalau enggak (langgar) ya jangan ditindak," kata Anies di Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).
Adapun soal pengerahan masa di masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies juga meminta untuk melihat aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia, kata Anies, merupakan negara hukum.
"Bukan menurut saya baik atau benar tapi menurut aturan hukum. Kalau aturan hukumnya dilarang, aturan mana yang melarang, kalau aturannya tidak melarang ya jangan dilarang," kata Anies.
Di sisi lain, Anies meminta suasana damai tidak hanya tercipta hingga hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017. Dia berharap masyarakat bisa saling menghormati satu sama lain.
"Saya ingin garisbawahi bahwa Jakarta masih ada kehidupannya di tanggal 16, 17 Februari dan seterusnya jadi jangan seakan akan urusan kita selesai pada tanggal 15 Februari saja, enggak," kata Anies.
Dia berjanji akan merangkul semua pihak bila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia memastikan tak akan berpandangan partisan, melainkan melihat dari sisi positif.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, kepolisian belum menerima pemberitahuan rencana aksi pada 11 Februari 2017. Sementara itu, pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menyebut akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.
Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
"Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi," kata Rizieq. (Baca: FPI Berencana Kembali Gelar Aksi 11 Februari)
Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari," ujarnya.