Bawaslu DKI: Mohon Kampanyenya Jangan di Luar Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengimbau semua kegiatan yang dilakukan pasangan cagub-cawagub DKI dalam rangka Pilkada DKI 2017 dilakukan di wilayah DKI. Apalagi jika kegiatan tersebut mengarah pada kampanye.

"Kegiatan apapun itu harus diberitahukan, apalagi yang mengarah kepada kampanye. Ya mohon kampanyenya di Jakarta, jangan di luar Jakarta," kata Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Rabu (8/2/2017).

Kegiatan yang dilakukan di luar DKI Jakarta, lanjut Mimah, dikhawatirkan menjadi modus yang digunakan untuk menghindari pengawasan Bawaslu dan melakukan pelanggaran pilkada. Dengan demikian, modus tidak bisa dibuktikan sebagai pelanggaran.

"Khawatir jadi modus, modus itu belum tentu bisa dibuktikan sebagai dugaan pelanggaran, kayak modus politik uang. Jadi cara-caranya dicari yang mendekati dan tidak melanggar," kata dia.

Mimah mengatakan, kegiatan cagub-cawagub di luar Jakarta kemungkinan tetap melibatkan warga Jakarta mengingat kegiatan itu dalam rangka Pilkada DKI Jakarta. Akan ada mobilisasi massa dari Jakarta dan itu membutuhkan biaya.

"Kalau dia ngajak seluruh orang dari Jakarta ke sana (luar Jakarta) kan membutuhkan biaya, itu termasuk dana kampanye enggak, itu harus dilaporkan, kan harus masuk ke laporan dana kampanye," kata Mimah.

Terkait acara silaturahim cawagub DKI nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono dengan Paguyuban Rakyat Tangguh Republik Wibawa (RTRW), Laskar Masyarakat Kreatif (LMK), dan relawan pendukungnya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu ini, Mimah menyebut kegiatan itu tidak terjadwal dalam kegiatan Agus yang dilaporkan hari ini.

Mimah menduga, kegiatan tersebut tidak dilaporkan karena bukan kegiatan kampanye atau karena kegiatannya di luar Jakarta. Dengan kondisi seperti itu, Mimah menyebut Bawaslu DKI Jakarta sulit untuk menegur.

"Sekarang susah negurnya karena enggak di Jakarta. Tapi apapun namanya, mau konsolidasi relawan, mau acara internal, kalau mengarah ke kampanye karena kan ada visi, misi, programnya, idealnya diberitahukan," tutur dia.

"Kalaupun tidak berizin, itu wilayahnya bukan di Jakarta, susah menindaklanjutinya," kata Mimah.

Karena itu, Mimah mengimbau agar semua kegiatan diberitahukan kepada polisi, KPU, dan Bawaslu. Untuk menindaklanjuti kegiatan cagub-cawagub DKI di luar Jakarta, Bawaslu DKI akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI.