Ini Sejumlah Kebijakan Ahok untuk Hadapi Bonus Demografi

JAKARTA, KOMPAS.com - Moderator debat ketiga cagub dan cawagub DKI Jakarta, Alfito Deannova, dalam debat pada Jumat (10/2/2017) malam menanyai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, tentang kebijakan mereka menghadapi bonus demografi di Jakarta, beberapa tahun mendatang.

"Secara nasional, Indonesia akan menerima bonus demografi periode 2020-2030, suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia kerja jauh lebih besar dari penduduk non angkatan kerja. Dampak utama dari kejadian ini adalah lapangan kerja yang perlu disiapkan bagi pendatang baru dalam pasar kerja tersebut. Sebagai calon pemimpin Jakarta, kebijakan apa yang telah anda persiapkan?" tanya Alfito.

Pertanyaan ini dijawab oleh Ahok. Menurut Ahok, bonus demografi tidak terlepas dari perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ahok menyatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah hal untuk menghadapi MEA.

"Kami menyiapkan dengan baik, dari sisi kesehatan, perumahan, transport. Kami provinsi pertama yang pertama menganut penangguhan kesehatan secara universal, sehingga semua yang sakit mau masuk kelas III, kami tanggung. Termasuk yang gaji-gaji UMP pun kami berikan naik kelas tidak bayar," kata Ahok.

Ahok juga menyinggung sejumlah model pelatihan dan program Paket A, B, dan C bagi warga yang belum mendapat gelar sarjana. Dia mengungkapkan, sudah sejak tahun lalu pihaknya mengalokasi anggaran Rp 18 juta bagi mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi negeri.

"Bahkan, kami juga membebaskan PBB (pajak bumi bangunan), supaya tidak ada warga Jakarta yang entar keluar. (Nilai NJOP) Rp 1 miliar ke bawah tidak perlu bayar (pajak). Kami juga membebaskan BPHTB untuk mengurus sertifikat hak milik, enggak perlu bayar pajak sama sekali, sehingga kita akan menjadi tuan di atas provinsi, dia atas negara kita," kata Ahok.

Lebih jauh lagi, Ahok membahas pelayanan melalui BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dengan berbagai kebijakan yang telah dijalankan itu, Ahok meyakini warga Jakarta siap menghadapi MEA dan bonus demografi di masa mendatang.

"Masalah pendidikan, kesehatan, dan perumahan adalah mutlak untuk menghadapi persaingan global," ujar Ahok.