Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Ibu Sylvi Ini Pejabat yang Tak Mau Kenal PNS Golongan Rendah

Kompas.com - 10/02/2017, 21:57 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan bahwa calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Sylviana Murni, merupakan pejabat yang tidak ingin mengenal pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki golongan rendah selama bekerja di Pemprov DKI Jakarta.

“Bahkan Ibu Sylvi, mohon maaf nih, ini contoh pejabat yang tidak mau kenal PNS yang golongannya rendah. Makanya kagak kenal ada yang disabilitas,” ujar Ahok dalam debat ketiga Pilkada DKI 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).

Ahok mengatakan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan Sylvi yang menyebutkan dirinya melakukan kekerasan verbal terhadap kaum perempuan. Menurut Ahok, pernyataan Sylvi tersebut merupakan fitnah.

“Saya katakan ini terus memfitnah. Kalau enggak ada program yang baik, ya lebih elegan sedikit,” kata Ahok.

(Baca juga: Ahok: Paslon Satu dan Tiga Suka Membangun Opini yang Menyesatkan)

Ia meminta pertarungan dalam pilkada tidak menggunakan fitnah dan contoh yang membangun opini yang jelek. Ahok meminta semua pasangan calon berlomba menjual program.

Atas pernyataan Ahok ini, Sylvi tak menanggapinya. Calon gubernur pasangannya, Agus Harimurti Yudhoyono yang kemudian menyampaikan tanggapan.

Dalam tanggapannya, Agus menyebut, hal yang disampaikan Sylvi bahwa Ahok melakukan kekerasan verbal terhadap perempuan, bukanlah fitnah.

“Pak Basuki bicara kami fitnah yang jelas itu semua sudah diketahui publik, viral di mana-mana dan itu bukan hoax, Bapak mempertontonkan kekerasan verbal terhadap kaum perempuan,” ucap Agus.

(Baca juga: Agus Yakin dengan Latar Belakang Militernya Ia Bisa Berantas Narkoba)

Dia pun mengingatkan bahwa kekerasan verbal lebih menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik, terlebih jika dipertontonkan di hadapan publik.

Agus juga mempertanyakan bagaimana Ahok bisa memiliki integritas untuk melindungi perempuan dan anak-anak apabila yang dilakukan Ahok adalah kekerasan verbal.

Kompas TV Menilai Performa Paslon di Debat Kedua (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Kan Belum Dilantik

Megapolitan
Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Belum Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Bingkai: Belum Ada yang Pesan

Megapolitan
Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Gugatan PDI-P terhadap KPU di PTUN Berlanjut, Sidang Akan Digelar 2 Mei 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com