Pendirian TPS di Kompleks TNI Jadi Kendala KPU DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menuturkan, pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di komplek TNI menjadi kendala bagi KPU DKI Jakarta. Sebabnya, KPU DKI baru menerima edaran tidak boleh ada pendirian TPS di sana.

"Pimpinan TNI membuat edaran, melarang mendirikan TPS dengan maksud menjaga netralitas TNI. Padahal di komplek itu juga banyak warga sipil yang punya keluarga, KPU wajib memfasilitasi," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Sumarno menuturkan, KPU DKI Jakarta menghormati adanya edaran tersebut. Namun, di sisi lain, KPU DKI mengalami kesulitan teknis untuk memindahkan TPS ke luar komplek TNI, mengingat waktu yang tinggal satu hari lagi.

"Paling dekat ya dengan jalan raya, masa 19 TPS mau didirikan di sepanjang Jalan Yos Sudarso. Itu bermasalah, kemudian jalan ditutup total, ini menimbulkan masalah," kata dia.

Selain itu, apabila TPS dipindahkan ke lokasi lain, KPU DKI khawatir pemilih jadi enggan menggunakan hak suaranya. (Baca: Beredar Surat Larangan Pendirian TPS di Kompleks TNI AL Kelapa Gading)

Sementara itu, ada ribuan pemilih yang kemungkinan menggunakan hak suara di TPS yang rencananya didirikan di Komplek TNI.

"Karena (jumlah) TPS-nya cukup signifikan, ada puluhan TPS yang mesti dipindahkan. Nanti pemungutan suara akan terlalu jauh, dikhawatirkan memengaruhi tingkat partisipasi pemilihan," kata dia.

Hingga saat ini, KPU DKI masih mencari titik temu dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. KPU DKI tidak ingin pemilih jadi kesulitan menggunakan hak pilihnya karena ada edaran tersebut.

"Saya sudah komunikasikan dengan KPU RI dengan TNI dan pihak terkait bagaimana ini solusinya. Bagaimana ini aturan memang tidak melanggar, dari sisi pemenuhan hak asasi pemilih terpenuhi," tutur Sumarno. (Baca: Ini Kategori TPS yang Dianggap Rawan Saat Pilkada DKI 2017)

Sumarno mengatakan, keputusan terkait persoalan tersebut harus ada hari ini. Sebabnya, TPS harus segera didirikan. Solusi sementara yang ada, yakni akan disediakan transportasi bagi pemilih di Komplek TNI yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Kemarin koordinasi dengan pangdam, akan dilakukan pengantaran bagi pemilih yang mempunyai lokasi TPS yang jauh, menggunakan mobil atau sebagainya," ucap dia.