Timses Ahok-Djarot: Ada Intimidasi dari RW di TPS Jatinegara Kaum

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dari tim pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, yaitu Eko Witjaksono, mengatakan ada intervensi yang dilakukan pihak pengurus RW di beberapa TPS di Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, pada hari pencoblosan 15 Februari 2017.

Eko menyampaikan hal tersebut dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jakarta Jakarta Timur, Jumat (24/2/2017).

"Salah satu tokoh, Ketua RW 5 ini mengintervensi TPS yang ada. Bentuk dan caranya saya tidak tahu secara rinci, hanya cerita di antara saksi itu. Yang jelas ini mengganggu suasana demokrasi kita," kata Eko dalam rapat pleno di Hotel Maxone Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) DPC PDI-P Jakarta Timur itu mengatakan, intervensi tersebut terjadi di beberapa TPS. Namun, tidak semua saksi di TPS-TPS itu menulis keberatan mereka terkait intervensi tersebut di dalam formulir C2.

"Di TPS 23, wilayahnya RW 5 Jatinegara Kaum. Jadi tercatat di sini ada suatu intervensi yang luar biasa dari tokoh masyarakat. Ini sampai TPS 28, memang TPS 24-28 tidak menulis C2, mungkin pengaruh suasana tekanan saat itu," kata dia.

Eko mengatakan, pada saat rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan, keberatan yang dicatat di formulir C2 oleh saksi di TPS 23 tidak bahas dan diselesaikan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pulogadung. Saat menanggapi hal tersebut, PPK Pulogadung Hairi menyebut saksi tidak menyampaikan keberatan mereka.

"C2 tidak muncul di PPK. Pada saat rekap kecamatan, para saksi tidak menyatakan ada C2 atau tidak. Tapi setelah tanda tangan semua, baru ngomong ada ini. Seharusnya sebelum (tanda tangan) itu diungkapkan," kata Hairi.

Eko menyebut apa yang disampaikan Hairi berbeda dengan yang disampaikan saksi di tingkat kecamatan. Eko mengatakan, PPK meminta pembacaan hasil rekapitulasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan apabila ada keberatan.

Hingga rekapitulasi selesai, tidak ada kesempatan untuk menyampaikan keberatan tersebut.

"Kami akan dengar dari saksi kami mana yang betul ini sebenarnya karena dokumen C2 harusnya melekat. C2 pasti akan dibaca dan dibahas," kata Eko.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi bertanya kepada PPK apakah mereka melihat ada formulir C2 di dalam kotak suara. Namun, PPK menjawab kotak tersebut tidak dibuka lagi.

"Harusnya dibuka. Sertifikat, C2, C3 soal disabilitas, itu ada tidak. Itu mungkin yang tidak dilakukan. Tadi katanya ada intervensi dari RW, kalau memang itu sebagai pelanggaraan, saya tunggu laporannya," ujar Sahrozi.

Ketika ditemui saat jeda rapat pleno, Eko mengatakanakan melaporkan intervensi tersebut langsung ke Bawaslu DKI Jakarta.