Rizieq: Kewajiban Umat Islam Pilih Pemimpin Muslim Tak Langgar Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli agama dari Jaksa Penuntut Umum, Rizieq Shihab, mengatakan, kewajiban umat Islam memilih pemimpin muslim tidak melanggaran konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bahwa umat Islam wajib memilih muslim, itu tak bertentangan dengan konstitusi," kata Rizieq di persidangan dugaan penodaan agama, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2017).

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini menyebut umat muslim di wilayah mayoritas muslim sudah seyogianya memilih pemimpin muslim. Namun, di wilayah non-muslim, Rizieq menganggap proporsional bila pemimpin dari kalangan non-muslim.

"Seperti Bali dari Hindu, itu sesuatu proporsional karena wilayah itu dari kalangan mereka, di tempat itu sudah wajar umat Islam dipimpin non-muslim," kata Rizieq.

Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.