Ahok: Ada 190.000 KJP Tak Dibagikan Tahun Lalu, Kenapa Tak Disebut Politis?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkomentar soal pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disebut politis.

Menurut pria yang disapa Ahok itu, KJP dibagikan pada pekan lalu karena pembagiannya sempat terhambat pada tahun lalu, tepatnya ketika Ahok sedang cuti kampanye.

"Ada 190.000 tidak dibagi. Kenapa enggak dibagi? ada masalah lelang penyuplai kartu yang telat. Sekarang dia sudah masuk, dia mesti kejar dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (2/3/2017).

Akhir pekan lalu, Bank DKI membagikan KJP untuk beberapa sekolah di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik, menilai kegiatan tersebut bisa menimbulkan kecurigaan.

Apalagi, biasanya KJP dibagikan di sekolah masing-masing dan bukan pada akhir pekan. Taufik menilai, kegiatan itu seperti pembagian bansos menjelang pilkada.

(Baca juga: Taufik Pertanyakan KJP yang Dibagikan Menjelang Putaran Kedua)

Sementara itu, Ahok kembali menegaskan bahwa pembagian KJP itu dilakukan karena pelaksanaannya tertunda.

Pembagian dilakukan sekaligus di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan agar efisien dan cepat. Jika ingin berpikir politis, kata Ahok, seharusnya pembagian KJP yang tertunda disebut politis juga.

"Ada 190.000 KJP tidak dibagikan untuk tahun lalu. Jadi Desember banyak orang enggak dapat KJP sampai Januari. Itu kenapa enggak bilang politis (bahwa) orang Bank DKI mau jatuhkan saya?" ujar Ahok.

"Kan merugikan saya dong harusnya, itu kan dekat pemilihan 15 Februari, banyak orang malah enggak terima KJP," kata Ahok.

(Baca juga: Cerita Para Siswa Penerima KJP...)