Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencetakan Surat Suara Putaran Kedua Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Kompas.com - 03/03/2017, 05:54 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Mohamad Fadlilah mengatakan, proses pencetakan surat suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017 diperkirakan selesai dalam waktu satu pekan. Hal itu berdasarkan pengalaman pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.

Fadlilah mengatakan, surat suara dicetak secepatnya setelah daftar pemilih tetap (DPT) putaran kedua ditetapkan.

"(Dicetak) secepatnya. Kalau proses percetakan sih kalau belajar dari pengalaman putaran pertama kan proses cetaknya cuma tujuh hari," ujar Fadlilah kepada Kompas.com, Kamis (2/3/2017).

(Baca juga: Antisipasi Kehabisan Surat Suara, Sistem Informasi Antar-KPPS Akan Dijalankan)

Jumlah surat suara yang dicetak, kata Fadlilah, disesuaikan dengan jumlah DPT pada putaran kedua.

Itulah sebabnya pencetakan surat suara harus menunggu jumlah DPT putaran kedua ditetapkan. "Karena surat suara itu jumlahnya sesuai dengan DPT plus 2,5 persen," kata dia.

Selain jumlah tersebut, KPU DKI akan mencetak 2.000 surat suara cadangan yang akan digunakan apabila ada pemungutan suara ulang (PSU).

Sebelumnya, pemenang tender yang mencetak surat suara pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni PT Dian Rakyat mengundurkan diri. Sebab, perusahaan tersebut mengalami masalah mogok kerja karyawan.

KPU DKI belum mengetahui pengganti PT Dian Rakyat yang akan mencetak surat suara tersebut.

"Belum tahu, kami lagi nunggu keputusannya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," ucap Fadlilah.

(Baca juga: Pemenang Tender Surat Suara pada Putaran Kedua Pilkada DKI Mengundurkan Diri)

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta lainnya, Moch Sidik, mengatakan, KPU DKI akan melakukan pemutakhiran data pemilih secara terbatas sebelum DPT itu ditetapkan.

KPU DKI Jakarta juga akan membuka pendaftaran bagi pemilih yang kehilangan hak pilihnya pada putaran pertama.

Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih secara terbatas rencananya dilakukan mulai Minggu (5/3/2017), atau satu hari setelah penetapan pasangan cagub-cawaguh yang maju pada putaran kedua.

"Tiga mingguan-lah (waktunya). Kira-kira tanggal 5 sampai akhir Maret, tetapi enggak sampai satu bulan (karena) untuk cetak surat suara," ujar Sidik.

Adapun DPT putaran kedua terdiri dari DPT putaran pertama, daftar pemilih tambahan (DPTb) putaran pertama yang menggunakan E-KTP atau surat keterangan, pemilih berusia 17 tahun hingga hari pemungutan suara putaran kedua atau sudah menikah, dan pemilih yang tidak terdaftar pada putaran pertama namun memenuhi syarat.

(Baca juga: Pemilih Tambahan Bisa Mencoblos pada Putaran Kedua Pilkada DKI)

DPT pada putaran pertama juga akan kembali disortir. Hal ini dilakukan agar pemilih yang telah meninggal atau tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari DPT putaran kedua.

Begitu pun dengan pemilih DPTb putaran pertama. KPU DKI akan kembali mengecek apakah mereka memang belum terdaftar dalam DPT putaran pertama di wilayan lain sehingga tidak ada pemilih ganda.

Kompas TV KPU DKI Jakarta masih membahas mekanisme kampanye putaran kedua. KPU DKI menggandeng KPU pusat untuk merumuskan aturan kampanye dan aturan petahana apakah petahana harus cuti kembali atau tidak. Selain itu, KPU DKI akan melakukan uji publik untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat pada kampanye putaran kedua. Ketua KPU DKI, Sumarno juga melibatkan pasangan calon untuk merumuskan aturan kampanye putaran kedua. Aturan cuti kampanye ini sempat dipertanyakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, meskipun nantinya mereka tetap akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com