Kader Parpol Pengusung Terseret Kasus E-KTP, Ini Kata Tim Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tak merasa terganggu dengan banyaknya kader partai politik pengusung yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

Anggota tim pemenangan Ahok-Djarot, Wibi Andrino, menegaskan pihaknya fokus mendukung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Enggak ada urusan, mau (kader) partai pendukung kena (terlibat korupsi) atau segala macam, kami kan dukungnya Ahok-Djarot, bukan yang lain," kata Wibi, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/3/2017).

Selain itu, politisi Partai Nasdem itu juga meyakini Ahok tak terlibat dugaan korupsi pengadaan E-KTP. Meskipun Ahok sempat menjabat anggota Komisi II DPR RI dan pernah ikut membahas proyek pengadaan E-KTP.

"Pak Ahok kami yakin bersih, dilihat saja dari zaman dulu Pak Ahok sudah menolak (menerima komisi pengadaan) E-KTP," kata Wibi.

Ada 14 anggota Komisi II yang mendapatkan jatah dari proyek itu dengan jumlah beragam. Untuk diketahui, jumlah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 sebanyak 50 orang plus seorang ketua.

Menurut KPK, kasus korupsi E-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Adapun tiga partai politik pengusung Ahok, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Hanura.

Kader dari ketiga parpol pengusung Ahok-Djarot itu disebut dalam dakwaan dugaan korupsi pengadaan E-KTP. Seperti Agun Gunandjar dari Partai Golkar, lalu dari PDI-P ada Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Yasonna Laoly, dan lain-lain.