Menhub Akan Bahas Penambahan Biaya MRT dengan Sumarsono dan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan belum mendapatkan laporan soal belum disetujuinya penambahan biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur oleh DPRD DKI Jakarta.

Budi menyebut pihaknya akan meminta penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk memperjelas masalah yang terjadi. Selain itu, Budi juga akan melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

"Saya belum dapat kabar, nanti saya coba komunikasikan melalui pak Gubernur (Plt). Kami juga bicara dulu dengan DPRD," ujar Budi usai meninjau pembangunan MRT di Stasiun Batu Ceper, Tangerang, Minggu (12/3/2017).

PT MRT mengajukan permohonan penambahan pinjaman pembangunan MRT Jalur Selatan-Utara sebesar Rp 16 triliun. Pembangunan yang sebelumnya direncanakan dari Bundarang HI-Kampung Bandan, diperpanjang menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, ada kemungkinan permohonan tambahan biaya akan ditolak. DPRD DKI menilai sudah ada transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai moda transportasi dari dan ke wilayah itu.

Triwisaksana menganggap akan jadi pemborosan jika kembali ada pembangunan transportasi dengan rute yang sama. Alasan lainnya, pemerintah pusat juga berencana membangun jalur light rail transit (LRT) dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jalur itu beririsan dengan jalur Bundaran HI-Ancol Timur yang saat ini hendak dibangun. Jika pembangunan MRT masih terus dilakukan maka dinilai akan tumpang tindih.