KPU DKI Ajak Tim Paslon Dampingi Distribusi Formulir C6

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya menawarkan tim kampanye pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta untuk mendampingi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam mendistribusikan formulir C6 atau pemberitahuan memilih kepada para pemilih.

Tawaran itu dilakukan sekaligus sebagai bentuk pengawasan tim kampanye terhadap kinerja penyelenggara di tingkat bawah.

"Kami menawarkan dalam distribusi C6, tim pasangan calon bisa melakukan pendampingan sehingga nanti dipastikan C6 itu terdistribusikan tanpa ada pertimbangan afiliasi politik yang dilakukan penyelenggara di tingkat bawah," ujar Sumarno dalam diskusi yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) di Salemba UI, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017) malam.

Baca: KPU Tolak Disebut Batasi Jumlah Formulir DPTb di Setiap TPS

Sumarno menuturkan, distribusi C6 merupakan salah satu potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, Sumarno menyebut mayoritas KPPS mendistribusikan formulir C6 secara maksimal.

"Tetapi itu ada konstituen tidak dapat distribusi C6. Kalau kesengajaan, ini bentuk kecurangan," kata dia.

Implikasi dari adanya formulir C6 yang tidak terdistribusi tersebut, banyak pemilih yang tidak mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Sebab, masih banyak pemilih yang menilai formulir C6 itu sebagai syarat untuk memilih. Padahal, formulir C6 adalah surat pemberitahuan terkait waktu dan tempat memilih

Meskipun tidak memiliki formulir C6, warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya asalkan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Oleh kebanyakan warga dipahami itu sebagai surat undangan atau syarat memilih, padahal hanya pemberitahuan," ucap Sumarno.

Baca: KPU DKI: Formulir C6 Bukan Syarat untuk Memilih

Potensi kecurangan lainnya terkait formulir C6, yakni penyalahgunaan C6 oleh orang lain. Hal tersebut terjadi pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat, yakni di Kalibata dan Utan Panjang.

"C6 itu disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak," tuturnya.