Djarot: "Open Governance" Sudah Kita Kerjakan Sejak 4 Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, sistem open governance sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Contoh kecilnya, menurut dia, adalah rapat-rapat yang yang diunggah ke akun YouTube.

"Lalu kalau kita musrenbang, disampaikan enggak ke masyarakat? Kita sampaikan," ujar Djarot di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (27/3/2017).

"Maka itu, ini sudah kita kerjakan sejak 4 tahun yang lalu. Makanya saya enggak tahu ini yang dimaksud Pak Anies yang mana," kata Djarot.

(Baca juga: Benarkah Pemprov DKI Belum Jalankan "Open Governance"?)

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyebut bahwa di Jakarta belum diterapkan sistem open governance.

Menurut Anies, dalam pemerintahan, yang paling penting yakni interaksi antara pemerintah dan warganya, misalnya dalam menyusun kebijakan.

"Di situlah kekuatan open government," ujar Anies.

Ia mengatakan, soal keterbukaan akses informasi ke publik merupakan hal biasa dalam open governance.

(Baca juga: Anies Diminta Cuti Sehari untuk Cari "Open Governance" di Pemprov DKI)

Menurut dia, yang perlu dipertanyakan adalah ada tidaknya keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

Anies pun berjanji, ia akan menerapkan open governance jika terpilih dengan memaksimalkan partisipasi publik.

"Itu yang nanti akan kita lakukan. Jadi level dari keterlibatan publik akan pada level maksimal," ujar Anies.