Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Anies-Sandi Minta KPU DKI Telusuri DPT Invalid

Kompas.com - 07/04/2017, 06:29 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sempat mempermasalahkan mengenai dugaan adanya data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Pembahasan mengenai data invalid tersebut terjadi cukup panjang saat rapat pleno terbuka penentuan DPT di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017) malam hingga Jumat (7/4/2017) dini hari.

Hingga akhirnya, KPU DKI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hal tersebut pada Jumat sore di Kantor KPU DKI di Jalan Salemba, Jakarta Pusat.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan, hal yang dipermasalahkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi terkait adanya NIK dan NKK invalid pada DPT putaran kedua.

Baca: Total DPT Pilkada DKI Putaran Kedua Mencapai 7,2 Juta Pemilih

"Misalnya NIK depannya 10 tapi kan memang tidak ada provinsi yang kodenya 10. Ada juga standar NIK yang seharusnya 16 ini hanya 14 digit. Mereka minta itu ditelusuri. Besok kita lanjutkan dengan melibatkan Dukcapil, Bawaslu dan dua tim paslon," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat dini hari.

Sumarno menjelaskan, agenda besok tidak akan merubah keputusan jumlah DPT putaran kedua yang berjumlah 7.218.280 orang. Dalam agenda tersebut nantinya hanya menyaring sejumlah pemilih yang masuk DPT, tetapi memiliki kecacatan secara administrasi.

"Oh enggak (mempengaruhi). Kita akan tandai saja diarsir dan mereka tidak akan kita daftarakan C6-nya. Jadi hanya dicantumkan tidak memenuhi syarat. Sama seperti pemilih yang meninggal dunia," ucap dia.

Baca: Soal Penambahan DPT, Anies Harap Tidak Ada Keanehan Saat Pemungutan Suara

Sumarno menambahkan, tidak semua data yang diberikan tim Anies-Sandi soal data invalid dapat diterima. Pihaknya perlu menkaji terlebih dahulu data-data tersebut.

"Misal kita temukan NIK luar DKI. Nah itu didefinisikan invalid. Padahal tidak seperti itu. Belum tentu kode luar DKI itu invalid. Sama seperti kalau pindah (tempat tinggal), NIK DKI itu tidak akan berubah. Yang berubah itu NKK-nya. Tapi itu dikategorikan invalid (oleh tim paslon)," kata Sumarno.

Kompas TV  Jaring Pemilih, KPU DKI Gelar Sosialisas Pendataan DPT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Megapolitan
Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Megapolitan
Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Megapolitan
Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Megapolitan
Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sopir Truk 'Biang Kerok' Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Jadi Tersangka, Sopir Truk "Biang Kerok" Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Megapolitan
Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Megapolitan
Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Megapolitan
SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com