Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Tiru Program Anies, Ahok Jelaskan Konsep Skema Hunian Miliknya

Kompas.com - 09/04/2017, 14:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menolak apabila konsep 4 skema hunian miliknya disebut meniru program DP rumah nol rupiah milik pasangan calon, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Ahok, skema ini sebenarnya sudah ada sebelum program DP 0 rupiah.

"Justru saya bilang, kami sudah duluan jauh sebelum dia (Anies-Sandi) ngomong itu. Kamu baca saja koran, saya tawarin 2,5 persen itu dari tahun-tahun lalu," ujar Ahok di kawasan Tebet, Minggu (9/4/2017).

(Baca juga: Punya 4 Skema Hunian, Ahok-Djarot Dinilai Meniru Anies-Sandi)

Ahok pun menjelaskan 4 skema hunian yang menjadi program dia dan cawagub, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok mengatakan, skema hunian pertama adalah untuk warga dengan penghasilan sesuai upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau gaji kamu Rp 3 jutaan atau UMP, kamu terima rumah subsidi kami saja deh. Enggak sewa itu," ujar Ahok.

Ia mengatakan, rusun subsidi untuk warga berpenghasilan UMP boleh ditempati seumur hidup.

Skema hunian kedua adalah untuk warga berpenghasilan Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Ahok mengatakan, penghasilan sebesar itu juga belum cukup untuk membeli rumah di Jakarta.

"Makanya kami sediakan yang harga kos," ujar Ahok.

Ia juga mengatakan, suami-istri yang bekerja mungkin masih bisa membeli rumah. Jika gaji keduanya mencapai Rp 10 juta hingga Rp 13 juta, rumah masih bisa terbeli.

Namun, jenis rumah yang tersedia di Jakarta kebanyakan dalam bentuk apartemen. Sementara itu, apartemen memiliki harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

"Kecuali kami yang jual. Tanah enggak dihitung, cuma bangunan saja Rp 300 juta," ujar Ahok.

(Baca juga: Anies: Pak Basuki Itu Gubernur Berapa Tahun? Kenapa Baru Bikin Skema Hunian?)

Skema keempat adalah untuk mereka yang memiliki tanah. Ahok menawarkan untuk membeli tanah mereka untuk dibangun apartemen.

Nantinya, pemilik tanah boleh memiliki beberapa unit rusun, sesuai dengan proporsi yang diatur oleh pemerintah, yaitu 2,5 kali dari total tanah.

Misalnya orang tersebut memiliki tanah 100 meter persegi, Pemprov DKI Jakarta akan menggantinya menjadi 250 meter persegi dalam bentuk unit-unit rusun.

"Nah itu semua mulai kami tawarkan," ujar Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com