Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Argumen Ahok dan Anies soal Masalah Anak Putus Sekolah

Kompas.com - 12/04/2017, 22:57 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam debat pemilihan gubernur DKI Jakarta, Rabu (12/4/2017), calon gubernur, Anies Baswedan, mengkritik solusi yang diberikan calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait anak tidak sekolah.

Ahok awalnya memaparkan rencananya ingin menampung anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah dalam instansi pemerintah sebagai pekerja harian lepas (PHL).

Ahok menyebut mereka akan mendapat sertifikat agar bisa diterima kerja di sektor swasta.

(Baca juga: Solusi Ahok, Rekrut Anak Putus Sekolah Jadi PHL)

Sementara itu, menurut Anies, dengan cara demikian, Ahok hanya memandang peran pemerintah.

Anies pun mengatakan bahwa menurut dia, diperlukan pula peran masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah ini.

"Jadi Pak Basuki, kita sama, ingin ada solusi untuk mereka, tetapi bedanya Pak Basuki melihat alatnya hanya pemerintah, kalau saya lihatnya pemerintah dan civil society dan perusahaan," kata Anies.

Ia yakin sektor swasta bisa berperan lebih besar dari pemerintahan. Anies mengatakan, jika swasta dan masyarakat digandeng, disertai dengan pelatihan dan Kartu Jakata Pintar (KJP) Plus, masalah anak putus sekolah bisa terselesaikan.

Atas pendapat Anies ini, Ahok menepisnya dengan mengatakan bahwa sebagai gubernur, ia harus menyediakan pelatihan lantaran perusahaan swasta jarang mau menerima tenaga kerja tanpa pendidikan dan sertifikasi pelatihan.

Perusahaan juga dianggap sulit mengadakan pelatihan karena berat di anggaran. Ahok juga menyampaikan, ia tetap menggandeng swasta, melalui universitas swasta untuk menjamin pendidikan tinggi bagi anak-anak pemegang KJP.

(Baca juga: Adu Argumen Ahok dan Anies soal Rute Transjakarta)

Sementara itu, Anies kembali mengatakan bahwa apa yang diinginkannya untuk anak-anak putus sekolah sama dengan Ahok.

Bedanya, ada pada pendekatan terhadap sektor swasta. Anies mengatakan, ia akan membuat konsorsium corporate social responsibility (CSR) agar semua perusahaan punya akses yang sama untuk membangun Jakarta.

"Agar tidak hanya perusahan yang kenal dengan gubernur, kenal dengan wakil gubernur," kata Anies.

Kompas TV Debat Pilkada DKI Miliki Format Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com