Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polres Bogor Belum Terima Pengajuan Izin Penyelenggaraan Acara HTI

Kompas.com - 23/04/2017, 15:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, Polres Bogor belum menerima pengajuan izin penyelenggaraan acara 'International Khilafah Forum 1438 H' dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar AM Dicky menyatakan setiap acara yang ingin digelar oleh warga kelompok masyarakat wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian, tak terkecuali acara yang dilaksanakan oleh HTI.

"Mereka enggak ada mengajukan izin. Tidak ada izin ya tidak bisa dilaksanakan," kata Dicky melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (23/4/2017).

Menurut Dicky, kepolisian dapat membubarkan sebuah penyelenggaraan acara yang tidak memiliki izin dari kepolisian. Namun, tentunya dengan didahulukan dengan proses dialog kepada penyelenggara.

"Kalau bisa kita cegah ya kita cegah. Kalau enggak bisa dan tetap dilaksanakan ya kita bubarkan," ujar Dicky.

Baca: Tak Dapat Izin Polda Metro Jaya, HTI Pindahkan Acaranya ke Bogor?

Sedianya acara 'International Khilafah Forum 1438 H' akan digelar di Balai Sudirman, Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Namun tak adanya izin dari Polda Metro Jaya membuat HTI dikabarkan memindahkan lokasi acara tersebut ke wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Balai Sudirman terpantau sepi. Pintu gerbang gedung juga tampak ditutup. Tak ada sama sekali ada tanda-tanda akan ada digelarnya acara di lokasi tersebut.

Di halaman Balai Sudirman tampak ada sejumlah personel TNI yang sedang duduk santai. Saat ditemui, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa acara 'International Khilafah Forum 1438 H' yang digelar HTI tak jadi dilangsungkan di gedung tersebut.

"Pindah ke Bogor," ujar anggota yang diketahui bernama Tri itu.

Sampai berita ini diturunkan, Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi ke pihak HTI mengenai lokasi acara yang akan mereka gelar.

Baca: Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah

Kompas TV HTI Unjuk Rasa Tolak Kebijakan Ahok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com