Pengacara Ahok Susun Pleidoi Setebal 634 Halaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah mempersiapkan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada hari ini, Selasa (25/4/2017).

Pledoi atau pembelaan itu dibacakan setelah jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan tuntutannya pada Kamis pekan lalu. Jaksa sebelumnya menyatakan Ahok bersalah dan melanggar pasal 156 KUHP. Jaksa menuntut Ahok satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Baca juga: Jaksa Menuntut Ahok Bersalah dan Dipidana 1 Tahun Penjara

"Tentu tidak etis kalau kami buka sekarang karena nanti akan dibaca. Kami membacakan 634 halaman (pleidoi) hari ini di luar (pledoi yang disusun) Pak Basuki," kata pengacara Ahok, I wayan Sudirta, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa.

Wayan menambahkan, pleidoi yang disusun tim pengacara berbeda dengan pembelaan yang dibuat oleh Ahok sendiri. Ahok, lanjut Wayan, telah menyiapkan pleidoinya sendiri.

"Pak Basuki (bikin pleidoi) sendiri, kami enggak tahu berapa. Orang yang cerdas biasanya pasti tidak panjang-panjang. Orang yang cerdas pendek bisa mengungkap persoalan," ucap dia.

Pengacara Ahok yang lain, Teguh Samudera menambahkan, pleidoi yang disiapkan tim pengacara tidak akan dibacakan semua saat persidangan.

"Kami akan bacakan nanti yang pokok-pokoknya saja. Kalau kami bacakan semua akan kekeringan membacanya," kata Teguh.

Ada tiga poin yang disoroti tim kuasa hukum dan akan dicantumkan dalam pledoi. Pertama, soal alat bukti yang digunakan untuk mendukung dakwaan jaksa tidak sesuai pasal 184 KUHAP. Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kedua, kuasa hukum meyakini tindakan Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu tidak memenuhi unsur melawan hukum. Sebuah tindak pidana, kata dia, tidak bisa didakwakan kepada terdakwa jika tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.

Ketiga, saat terjadi dugaan penodaan agama pada 27 September 2017 di Kepulauan Seribu, kliennya tengah menjalankan program sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kuasa hukum menilai, Ahok tengah melaksanakan perintah undang-undang. Hal itu sesuai pasal 50 KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana".

Baca juga: Ahok Akan Bacakan Pledoi pada Sidang Hari Ini