BOGOR, KOMPAS.com - Wakil gubernur DKI Jakarta terpilih menegaskan pemerintahannya bersama dengan Anies Baswedan nantinya tetap tidak akan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang akan terus mengupayakan agar kontribusi tambahan sebanyak 15 persen bagi pengembang dimasukkan ke dalam Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) reklamasi.
"Bagi kami jelas bahwa posisi kami menolak reklamasi dan nanti diterjemahkan tim sinkronisasi dalam waktu ke depan," kata Sandi saat ditemui di STEI Tazkia, Sentul, Bogor, Jumat (12/5/2017).
Baca: Djarot Perjuangkan Kontribusi Tambahan 15 Persen Masuk Raperda Reklamasi
Sebelumnya, Djarot mengaku telah melakukan pembahasan terkait hal tersebut dengan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berkunjung ke Rutan Kelas I Cipinang pada Selasa (9/5/2017) lalu.
Menurut Djarot, upaya tersebut dilakukan agar kontribusi tambahan tersebut tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi dalam proyek reklamasi.
Di sisi lain, sejak masa kampanye Pilkada DKI lalu, pasangan Anies dan Sandi menyatakan tak setuju jika proyek reklamasi ini terus dilanjutkan.
Baca: Djarot: Masa Depan Reklamasi Kami Serahkan kepada Pak Anies dan Sandi
Sandi mengaku belum bisa menjelaskan secara teknis kebijakan untuk menghentikan proyek reklamasi yang nantinya akan dilakukan saat pemerintahnnya. Sebab, ia menyebut rencana tersebut masih disusun oleh tim sinkronisasi.
"Minggu depan nanti Pak Sudirman akan mengumpulkan seluruh tim dan nanti akan dijawab secara gamblang di awal minggu depan," ucap Sandi.