Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Pengunduran Diri Ahok, Kemendagri Tunggu Keputusan Kejaksaan

Kompas.com - 28/05/2017, 19:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan kejaksaan dalam kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memproses pengunduran diri Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ahok telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Tunggu Pak Jaksa Agung apakah kejaksaan masih banding atau tidak," ujar Tjahjo di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu (28/5/2017).

(baca: Setelah Ahok Mengundurkan Diri...)

Apabila kejaksaan tidak mengajukan upaya banding, Tjahjo meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera memproses surat pengunduran diri mantan Bupati Belitung Timur itu.

Surat hasil proses pengunduran diri Ahok oleh DPRD itu menjadi salah satu dasar yang akan diajukan Kemendagri untuk memproses pengunduran diri Ahok kepada Jokowi.

"Dasar surat (dari DPRD) itu, termasuk dasar dari kejaksaan tidak mengajukan upaya hukum banding, sebagai dasar kami menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres-nya untuk memberhentikan Pak Ahok sebagai gubernur," kata Djarot.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar sidang parpipurna istimewa untuk mengumumkan pemberhentian Ahok sekaligus mengusulkan pengangkatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif DKI Jakarta pada Selasa (30/5/2017).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, proses pemberhentian Ahok itu sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, kepala daerah bisa mundur karena tiga alasan, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau karena diberhentikan.

"Selasa kami umumkan pemberhentian Pak Basuki Tjahaja Purnama karena itu perintah UU. Lalu kami usulkan pengangkatan Pak Djarot sebagai gubernur," ujar Taufik, Jumat (26/5/2017).

(baca: Pengadilan Tinggi DKI Tunjuk 5 Hakim Tangani Kasus Ahok)

Sementara itu, kejaksaan tetap meneruskan upaya hukum dugaan penodaan agama oleh Ahok dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kelima hakim itu ialah Imam Sungudi yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak.

Hakim PN Jakarta Utara menilai Ahok melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Vonis terhadap Ahok lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya meminta Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Ahok yang sebelumnya mengajukan banding telah resmi membatalkan pengajuan bandingnya dan menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Kompas TV Ahok Mundur dari Gubernur DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com