Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru

Kompas.com - 02/06/2017, 09:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menggagas pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Pertemuan itu dalam rangka membahas program OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) agar bisa masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2017.

Sandi melihat ada sinyal positif bahwa sebagian dari program OK-OCE bisa dimasukkan ke dalam APBD-P oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi, Minggu (14/5/2017).

Sandi dan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengirimkan surat resmi untuk meminta audiensi dengan Djarot.

 Baca: Tim Sinkronisasi Yakin Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017

Menurut Sandi, rencana pertemuan dengan Djarot juga untuk menjembatani kehadiran tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Tim sinkronisasi membuat kajian yang menjadi bahan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018.

Adapun RKPD merupakan dasar untuk menyusun APBD 2018. Djarot pun bersedia untuk bertemu Anies-Sandi dan akan mencari waktu yang tepat. Namun, dia menyebut hanya akan berbicara di tatanan kebijakan saat nanti bertemu Anies dan Sandi.

Sebab, pembahasan anggaran akan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) DKI Jakarta dan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Kami lebih banyak bicara di tatanan kebijakan," kata Djarot.

Meski begitu, hingga saat ini, pertemuan Anies-Sandi dan Djarot belum juga terealisasi. Sementara tim sinkronisasi Anies-Sandi beberapa kali melakukan forum sinkronisasi bersama TAPD di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyusun RKPD 2018.

Sementara itu, ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, kemudian menyebut tidak memaksakan program Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017.

"Yang tadi kita bicarakan adalah untuk tahun 2018, kalau 2017 (APBD-P) kan waktunya tinggal sedikit juga ya jadi kita tidak jadikan prioritas," ujar Sudirman, Sabtu (20/5/2017).

Baca: Sumarsono: APBD-P DKI 2017 Kewenangan Djarot untuk Realisasikan Janji

Halaman:


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com