Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Draf RKPD DKI 2018 Diteken, Total Anggaran Rp 74 Triliun

Kompas.com - 05/06/2017, 19:17 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah telah menandatangani draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018.

Saefullah menyampaikan, anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut mencapai Rp 74 triliun.

"7.000-an program, (total anggaran) Rp 74 triliun," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/5/2017).

(Baca juga: Kegiatan Tambahan Rp 12,35 Miliar Anies-Sandi Dimasukan ke RKPD 2018 )

Menurut Saefullah, anggaran belanja langsung dan tidak langsung itu proporsional. Anggaran belanja langsung lebih besar karena karena diperuntukan bagi kepentingan masyarakat.

"Istilahnya kami jaga postur. Jadi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung ini harus lebih banyak belanja langsungnya dong. Itu kan langsung feedback-nya ke masyarakat," kata Saefullah.

Adapun belanja langsung merupakan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program-program yang bersifat tidak tetap.

Sementara itu,  belanja tidak langsung merupakan pengeluaran rutin Pemprov DKI, seperti untuk gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengirimkan draf RKPD tersebut ke DPRD DKI Jakarta untuk dimintai masukan.

"Kami sudah kasih bahan, nanti mereka cek, koreksi, ada masukan apa lagi, baru RKPD," kata dia.

Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta meminta DPRD mengkritisi berbagai program yang telah disusun dalam draf RKPD tersebut.

Harapannya, semua program yang disusun nantinya memiliki asas manfaat untuk warga. Jika tidak bermanfaat, anggaran yang dialokasikan akan sia-sia.

"Kan program itu harus punya asas manfaat. Kalau enggak ada manfaat buat apa, buang duit enggak ada manfaat," ucap Saefullah.

(Baca juga: Pemprov DKI Libatkan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Susun RKPD 2018)

Setelah mendapat masukan DPRD DKI Jakarta, draf RKPD tersebut akan disahkan menjadi RKPD yang menjadi acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

KUA-PPAS menjadi acuan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.

Nilai RKPD 2018 lebih tinggi dibandingkan nilai APBD DKI tahun 2017. APBD DKI pada 2017 sebanyak Rp 70,19 triliun, tepatnya Rp 70.191.958.203.554,00.

Kompas TV Sekda DKI: Djarot Izinkan Pertemuan dengan Tim Sinkronisasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com