Menang Praperadilan, Tiga Tersangka Kasus Curanmor Tetap Disidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Herianto (21), Aris (33), dan Bihin (39), telah dibebaskan dari status tersangka berdasarkan putusan praperadilan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (13/6/2017).

Namun ketiganya tak lantas dibebaskan dari tahanan sebab kasus pokoknya sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi.

"Saat ini tersangka dalam penahanan Kejaksaan dan akan disidangkan minggu depan hari Senin di Bekasi berdasarkan jadwal. Harusnya putusan praperadilan ini bisa dijadikan satu dasar putusan hakim," kata kuasa hukum ketiga tersangka dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bunga Siagian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2017).

Bunga berencana menyampaikan putusan praperadilan yang dimenangkan kliennya dalam eksepsi di sidang pokoknya. Ia berharap hakim akan membatalkan dakwaan dalam putusan sela.

"Kemungkinannya di putusan sela hakim menolak, karena penyidikannya tidak sah," kata Bunga.

Dalam sidang praperadilan, hakim menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya sah.

Namun penggeledahan dan penyitaan barang bukti dianggap tidak sah lantaran para penyidik tidak membawa surat perintah dan tidak juga mengantongi izin dari pengadilan setempat.

Dalam persidangan sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya mengaku sudah meminta izin dari lingkungan setempat untuk menggeledah kontrakan yang dihuni tiga terdakwa.

Kata Hakim, penggeledahan dan penyitaan barang bukti merupakan bagian dari penyidikan.

Baca: Penggeledehan Polisi Tak Sah, Hakim Putuskan Status Tersangka Dicabut

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan jika penggeledahan dan penyitaan barang bukti cacat prosedur, maka penyidikan juga menjadi tidak sah. Dengan tidak sahnya penyidikan, maka Herianto, Aris, dan Bihin dibebaskan dari status tersangka.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan Herianto, Aris, dan Bihin berhak direhabilitasi. Sedangkan soal ganti rugi Rp 150 juta yang dimohon, hakim mengatakan ganti rugi bukanlah kewenangan dari praperadilan.