JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana melakukan perombakan PNS DKI dalam waktu dekat.
Perombakan PNS menyasar hingga pejabat eselon II yang setingkat dengan kepala dinas, wali kota, dan asisten sekretaris daerah.
Sejak menjabat sebagai gubernur, ini pertama kalinya Djarot melakukan perombakan jajaran di bawahnya.
Sebelumnya, perombakan semacam ini dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Djarot mengatakan, rotasi kali ini tidak melibatkan Ahok sama sekali. "Enggak (konsultasi dengan Ahok), kan tanggung jawab ada di saya sekarang," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/7/2017).
(Baca juga: Rotasi Pejabat, Djarot Tak Konsultasi dengan Ahok )
Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, kata Djarot, urusan personalia harus dikonsultasikan dengan Ahok yang merupakan Gubernur non-aktif DKI Jakarta.
Namun, tidak ada lagi kewajiban untuk konsultasi dengan Ahok ketika Djarot sudah menjabat sebagai Gubernur.
"Begitu (jadi gubernur) definitif, itu tanggung jawab di saya untuk eselon II, sedangkan untuk eselon III dan IV, itu lebih banyak ditangani sekda," ujar Djarot.
Ia juga melakukan perubahan terhadap tahapan rotasi ini. Biasanya, rotasi pejabat eselon II yang dilakukan Ahok selalu menjadi kejutan.
Sebab, tidak ada yang tahu pejabat mana yang akan diganti oleh Ahok sampai hari pelantikan itu tiba.
Namun, kali ini nama pejabat yang akan diganti oleh Djarot sudah beredar meski tanggal pelantikan belum dipastikan.
Hal ini karena Djarot menyerahkan nama-nama pejabat tersebut ke DPRD DKI untuk meminta rekomendasi.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan, itu merupakan tahapan yang selalu dilewatkan oleh Ahok saat menjabat.
"Itu adalah tradisi 2,5 tahun yang sudah hilang. Dulu enggak ada tahapan seperti itu, sekarang coba dikembalikan. Khusus jabatan wali kota, harus ada pertimbangan dari DPRD," ujar Syarif.
Untuk penyegaran