JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah RT 01 hingga RT 04 RW 01 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ditertibkan pada Selasa (11/7/2017), pemerintah langsung melanjutkan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang terhenti di Jembatan Tongtek.
"Langsung kami mulai, ini yang terakhir di Bukit Duri," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T Iskandar kepada Kompas.com, Selasa.
Normalisasi di wilayah Jakarta Selatan sendiri sudah setengahnya rampung. Dari total panjang 19 kilometer di Jakarta Selatan, sembilan kilometer di antaranya sudah dinormalisasi.
(Baca juga: Kondisi Jalan Inspeksi yang Dibangun Setelah Penertiban Bukit Duri)
Adapun Bukit Duri sebagai wilayah dengan dampak banjir terberat ditertibkan dalam tiga tahap sepanjang 2016 hingga 2017.
Pada Januari 2016, ada 97 rumah yang digusur. Kemudian pada September 2016, ada 363 rumah digusur. Penertiban terakhir yakni kemarin, ada 355 rumah yang digusur.
Dua penggusuran pertama dilakukan dengan penuh penolakan. Meski tak ada bentrokan fisik, warga menempuh jalur hukum dengan menggugat Pemprov DKI Jakarta.
Namun, pada penertiban terakhir, warga pasrah dan menerima relokasi. Mereka kini menempati Rusun Cakung KM 2, Rusun Pulogebang, Rusun Komarudin, dan Rusun Rawa Bebek.
(Baca juga: Penertiban Bukit Duri Tanpa Penolakan )
Dengan selesainya normalisasi Sungai Ciliwung, SMAN 8 Jakarta yang selalu digenangi banjir ketika Ciliwung meluap, diharapkan tidak akan terkena banjir lagi.
BBWSCC mewacanakan normalisasi berikutnya dilakukan di Kampung Arus, Jakarta Timur. Seperti penertiban yang sudah-sudah, yakni Kampung Pulo dan Bukit Duri, Kampung Arus selama ini dilanda banjir cukup parah.
"Sembari melanjutkan rencana penertiban berikutnya di Kampung Arus, Jakarta Timur. Minggu ini kami koordinasikan dengan Wali Kota Jakarta Timur, seperti Kampung Arus itu cukup parah banjirnya, perlu dinormalisasi segera," kata T Iskandar.
(Baca juga: Sandiaga Dukung Penertiban Bukit Duri)
Berbeda dengan Kampung Pulo dan Bukit Duri, warga Kampung Arus nantinya tidak direlokasi. Sebab, semua bangunan yang berada di bantaran dan akan dibebaskan itu memiliki surat-surat. Mereka mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.
"Seluruhnya memiliki surat-surat lengkap. Tapi kami warga RW 02 mendukung sepenuhnya normalisasi," kata Ketua RW setempat, Juanda, saat ditemui Kompas.com di rumahnya pada Rabu (8/3/2017).
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.