Penerapan Pembatasan Sepeda Motor Dinilai Diskriminatif

Tri (25), karyawan sebuah perusahaan swasta, tak setuju bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan perluasan pembatasan sepeda motor. Dia menilai pembatasan jalur yang sebelumnya telah dilakukan yaitu di Jalan MH Thamrin telah membuatnya sulit beraktivitas.

Menurut Tri, Pemprov DKI telah melakukan diskriminasi dengan memperluas pembatasan jalur yang tidak bisa dilewati sepeda motor.

"Ini makin diskriminatif. Harusnya sih untuk mengurangi kemacetan, roda empat yang dibatasi agar mereka beralih ke transportasi umum," kata Tri saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta Timur, Selasa (8/7/2017).

Seorang pengendara sepeda motor lainnya, Joko (26), garuk-garuk kepala saat ditanyakan pendapatnya soal rencana perluasan pembatasan sepeda motor. Joko, juga karyawan swasta, berharap agar pemerintah mengkaji lagi wacana itu.

Joko mengatakan, dia merupakan pekerja lapangan yang setiap hari berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain. Jika perlusan pembatasan sampai hingga ke Bundaran Senayan, Joko bingung jalan alternatif mana yang harus ditempuh. Ia berpendapat jalan alternatif yang disediakan juga akan menjadi macet.

"Haduh, ribet ya. Memangnya kalau enggak boleh lewat jalurnya dialihin ke mana tuh? Ya walau alasanya mengurangi kemacetan, dialihkan ke jalan lain, itu jalan juga bakal macet," ujar Joko.

Ia memberi saran agar pemerintah memperbanyak park and ride bagi pengendara mobil sehingga tak menggunakan kendaraan pribadinya. Joko menilai kemacetan yang terjadi di Jakarta karena jumlah mobil semakin banyak.

"Kalau untuk mengatasi kemacetan, kenapa enggak gunakan park and ride khusus mobil. Udah deh tuh suruh gunakan transportasi massal," kata Joko.

Seorang pengemudi ojek online bernama Aria mengatakan akan sulit baginya untuk mengambil orderan atau bahkan mengantar penumpang jika kebijakan itu diperluar penerapannya.

"Enggak tahu deh tuh lewat mana. Sering juga saya ambil penumpang di sekitar Senayan. Dikaji lagilah aturannya, jangan nyusahin," ujar Aria.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengemukakan, penerapan perluasan kawasan larangan bagi sepeda motor akan dilakukan tahun ini. Ada dua konsep perluasan kawasan larangan sepeda motor yang jadi pertimbangan. Yang pertama, larangan untuk sepeda motor di beberapa kawasan akan diperlakukan tidak permanen seperti di ruas jalan sedang ada pembangunan infrastruktur.

"Ada juga yang permanen, ini dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha Monas sampai dengan Bunderan Senayan. Artinya setiap hari kita berlakukan larangan," kata Sigit kemarin.