Dalam situs apbd.jakarta.go.id yang diakses Kompas.com pada Senin, (20/11/2017), besar anggarannya Rp 4,9 miliar.
Anggaran itu akan digunakan untuk belanja modal pengadaan konstruksi. Misalnya seperti pembuatan papan nama proyek, pembuatan rumah jaga, pembuatan beton, dokumentasi pekerjaan dengan kamera digital, air kerja, dan pemakaian listrik kerja.
Selain itu, anggaran itu juga akan digunakan untuk belanja jasa konsultasi pengawasan. Misalnya seperti computer operator, pembuatan laporan akhir, laporan bulanan, honor tenaga ahli golongan IIA, dan tenaga ahli golongan IC.
Rencana pembangunan shelter ini muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang warga dari 16 kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota untuk rapat bersama.
"Yang nomor satu yang paling urgent kami akan membangun shelter untuk warga yang tinggal di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir (Pinangsia)," kata Anies.
Shelter yang dimaksud adalah tempat penampungan sementara yang dibuat untuk warga.
Shelter itu dibangun karena kini masih banyak warga yang bertahan meski harus tinggal di atas puing-puing Kampung Akuarium dan Kunir yang ditertibkan.
Padahal, dulunya kawasan itu ditertibkan Pemprov DKI Jakarta semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.
Bangunan-bangunan liar yang ada di atasnya dihancurkan. Namun kini Anies ingin membuat bangunan kembali di atas lahan itu.
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/20/18440371/pemprov-dki-anggarkan-rp-49-miliar-di-rapbd-2018-untuk-shelter-di-kampung