Target Pendapatan Pajak Meningkat Rp 2 Triliun, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir hingga Penerangan Jalan

Target penerimaan pajak dalam RAPBD 2018 sebesar Rp 38,125 triliun. Sementara target penerimaan pajak dalam KUA-PPAS sebesar Rp 36,125 triliun.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, ada 4 komponen pajak daerah yang akan dinaikan untuk mencapai target tersebut, yakni tarif pajak penerangan jalan, tarif pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Edi menjelaskan, tarif pajak penerangan jalan yang dibebankan dalam rekening listrik warga saat ini baru 2,4 persen.

Pemprov DKI rencananya akan meningkatkan tarif tersebut hingga 6 persen, seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kenaikan tarif pajak akan bervariasi, tergantung pada pemakaian kilo volt ampere (KVA).

"Yang sampai 2.000 KVA itu tidak naik, tetapi 2.000-3.500 KVA naik menjadi 3 persen. Progresif, semakin menggunakan tenaga listrik besar, maka tarif pajaknya semakin naik, tapi enggak semua dipukul rata 6 persen, bertahap sesuai dengan penggunaan masyarakatnya," ujar Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2017).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menaikkan tarif pajak parkir. Menurut Edi, tarif pajak yang dibebankan kepada pengelola parkir di Jakarta selama ini baru 20 persen, berbeda dengan Bekasi, Tangerang, dan Depok yang sudah memungut pajak parkir 25 persen.

Padahal, kata Edi, pengelola parkir di DKI dan daerah-daerah penyangga itu relatif sama.

"Kami akan menyesuaikan dengan daerah penyangga untuk yang off street. Pajak parkir di DKI menjadi 25 persen rencananya, sedang disusulkan melalui badan legislasi daerah," kata dia.

Meski tarif pajak parkir akan dinaikan, Edi menyebut tarif parkir yang dibayar masyarakat tidak akan naik.

Sementara itu, untuk BPHTB dan BNN-KB, Edi menyebut BPRD DKI Jakarta masih membahasnya. Pihaknya belum menentukan besaran kenaikan yang akan ditetapkan.

Dengan adanya kenaikan pajak tersebut, BPRD DKI Jakarta telah mengajukan revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan 4 pos pajak daerah tersebut ke DPRD DKI Jakarta.

"Saya optimis yang dua pasti jalan, pajak penerangan jalan dan parkir. Yang masih dalam pembahasan agak lama itu BBN-KB dan BPHTB, tapi empat-empatnya udah masuk ke DPRD," ucap Edi.