Salin Artikel

Ombudsman Sebut Pungli Preman dan Satpol PP Sudah Sistemik

"Kami sudah berpikir ini sudah masuk ke sistemik ini. Yang jauh dari sebatas soal oknum," ujar Adrianus ketika dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2017).

Menurutnya, inilah yang menyebabkan Ombudsman tak menyebutkan nama, lokasi dan detail lainnya terkait video dugaan tindak pungli oknum preman dan Satpol PP yang telah dirilis.

"Misal kami buka identitas oknum itu, lalu dia dipecat. Apakah masalah itu jadi selesai? Jangan dianggap selesai begitu saja, karena ini sistemnya yang harus disoroti, bukan oknum," kata dia.

Oleh sebab itu, Andrianus meminta persoalan ini tak dipersempit pembahasannya pada sebatas siapa oknum dalam video dan detail lainnya yang hanya menyebabkan debat kusir tanpa penyelesaian masalah intinya.

"Jadi sekali lagi ini, poinnya sudah soal sistemik dan bukan oknum. Dan kami yakin ini semua sudah begitu dan terima duit semua ini. Kami hanya ingin Jakarta bersih dari tindak pungli," tuturnya.

Adrianus menegaskan investigasi yang pihaknya lakukan terkait pungli dan premanisme di Tanah Abang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami lembaga negara yang bicara atas nama garuda, masak bohong sih," sebutnya.

Hal ini diungkapkan untuk menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengaku sudah menyelidiki video dari Ombudsman tentang pungli Satpol PP dan PKL.

Sandi menduga oknum yang ada dalam video yang dirilis Ombudsman RI bukanlah oknum Satpol PP DKI.

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/27/10591071/ombudsman-sebut-pungli-preman-dan-satpol-pp-sudah-sistemik

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke