Penolakan DWP dan Janji Pengawasan Ketat Anies-Sandiaga

Bang Japar, Front Pembela Islam (FPI) Kemayoran, bersama sejumlah ormas, elemen masyarakat, dan Aliansi Masyarakat Kemayoran bersatu menolak penyelenggaraan DWP. Alasannya, gelaran musik tahunan itu dianggap sarat kebudayaan Barat dan dapat merusak moral bangsa.

Untuk menyampaikan penolakannya, perwakilan ormas itu datang ke Balai Kota untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (12/12/2017). Namun, pertemuan tersebut gagal karena Anies tak berada di Balai Kota.

Pengawasan ketat

Gubernur Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan mengawasi penyelenggaraan DWP yang berlangsung pada Jumat (15/12/2017) ini dan Sabtu (16/12/2017) besok di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Anies menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk menurunkan tim yang memantau DWP. Dia juga akan meminta pihak kepolisian membantu mengamankan DWP sekaligus mengawasi agar tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan itu.

Anggota satuan polisi pamong praja (satpol PP) juga akan diturunkan dalam acara tersebut.

Sandi menyebut Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan penyelenggara dan aparat kepolisian. Dia ingin DWP 2017 berjalan tertib dan tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk soal konsumsi minuman keras dan beralkohol.

"Jadi kami minta semua aparat bekerja sama dan akan diawasi secara ketat nanti penyelenggaraannya," ujarnya.

Sandi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan penyelenggaraan DWP 2017 berjalan tertib karena banyak pengunjung yang berasal dari mancanegara. Dia tidak ingin acara tersebut melanggar aturan.

Selain pengawasan, Sandiaga juga meminta penyelenggaraan DWP 2017 tidak mengganggu waktu salat Subuh. Dia meminta acara itu dihentikan sejenak saat adzan berkumandang.

"Nanti pada saat tentunya ibadah karena nanti ada salat Subuh ya, sekarang adzannya pukul 04.08. Tentunya memberikan penghormatan untuk adzan dan memastikan tidak mengganggu peribadahan," kata Sandiaga.