Mustahil Membangun Jakarta Tanpa Menggusur

MEMBANGUN Jakarta itu artinya menambah hal-hal baru, sekaligus memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal bangunan fisik, membangun Jakarta itu berarti membuat bangunan baru, juga memperbaiki bangunan fisik yang sudah ada.

Masalahnya, bangunan fisik di Jakarta itu banyak yang tidak benar. Banyak bangunan yang melanggar peraturan, atau tidak sesuai izin.

Apa yang harus dilakukan? Ubah atau bongkar. Banyak pula bangunan didirikan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan. Solusinya sama, bongkar.

Jakarta sudah puluhan tahun tumbuh liar. Begitu ada lahan kosong, orang mendirikan bangunan secara liar. Jangankan tanah kosong, yang bukan tanah kosong pun dipakai untuk bangunan. Banyak orang mendirikan gubuk di bahu jalan, trotoar, bahkan di atas badan jalan.

Ada pula yang membangun di bibir sungai, membuat sungai jadi sempit. Bahkan ada yang membangun di atas sungai. Sungai ditutup bagian atasnya, lalu di siti didirikan bangunan.

Padahal sungai ini tempat air mengalir. Ketika air tak bisa melewati sungai, maka air akan mengalir ke tempat-tempat lain, menimbulkan banjir.

Itulah antara lain yang ditemukan Gubernur Anies Baswedan di Jati Padang. Ia geleng-geleng melihat rumah-rumah dibangun di pinggir kali sampai di atas kali. (Baca: Anies Geleng-geleng Kepala Lihat Rumah Warga Caplok Bibir Kali Pulo)

Lalu, mau diapakan? Adakah cara menormalisasi sungai tanpa menggusur bangunan-bangunan itu? (Baca: Anies Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Sungai)

Menggusur bangunan-bangunan liar adalah keputusan logis dan benar. Itu juga yang harus dilakukan terhadap bedeng-bedeng liar yang dibangun di atas jalan kontrol sepanjang kanal banjir. Anies berjanji akan menggusurnya, entah sudah dilakukan atau belum.

Menggusur juga diperlukan ketika ada lahan milik perorangan atau lembaga yang hendak dipakai untuk keperluan umum, misalnya membangun jalan. Untuk membangun MRT Anies menegaskan harus ada bangunan yang digusur.

Tapi, bukankah Anies sendiri yang berjanji tidak akan menggusur? 

Mungkin waktu itu Anies belum tahu bahwa membangun itu termasuk juga menertibkan dan menggusur.

Kok bisa? Calon gubernur tidak tahu? Bisa saja.

Kemungkinan lain, Anies tahu, tapi ia sedang melakukan political marketing. Salah satu strategi marketing adalah dengan mencitrakan diri berbeda dengan produk lain. Ahok lawan Anies dulu banyak menggusur. Maka Anies membangun citra berbeda.

Etiskah itu? Itu politik.

Sulit bicara etika dalam politik praktis. Ketimbang menangisi politik yang tidak etis, saya lebih suka mengajak orang untuk berpikir cerdas, agar tidak tertipu oleh janji-janji yang tidak masuk akal dari politikus.

Jadi, Anies melanggar janji?

Ya. Anies pun tidak sendiri. Semua politikus melakukan itu, termasuk Presiden Joko Widodo.

Karena itu, ulah kalian para pendukung fanatik yang saling membagikan janji-janji politik konyol pihak lawan yang belum terlaksana, untuk ditertawakan, adalah ulah orang-orang bodoh. Siapapun yang kalian dukung pasti melanggar janji.

Bagi saya tak penting lagi janji-janji politik di masa kampanye. Lebih penting untuk bertindak rasional, membangun Jakarta.

Maka, langkah-langkah Anies untuk menggusur bangunan liar saya dukung. Sama seperti saya mendukung langkah Ahok dulu.

Syukur-syukur kalau Anies bisa melakukan komunikasi yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak besar.

Masalahnya, kapan tindakan itu dilaksanakan?

Sejak dilantik Anies sangat banyak berkata “akan”. Saya akan ini, saya akan itu.

Berbicara itu penting bagi seorang gubernur. Tapi bertindak lebih penting. Jangan sampai semua serba akan, sehingga orang mengenalnya sebagai Gubernur Akan Baswedan.

Selamat bekerja keras, Gubernur.